GORONTALO, mimoza.tv – Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi Gorontalo, terutama untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit.
Mengantisipasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kerja sama pasokan pangan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kerja sama yang turut melibatkan Bank Indonesia ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mengendalikan gejolak harga di daerah.
Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi produksi yang dapat mendukung kebutuhan Gorontalo. Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang merah di provinsi tersebut tercatat mencapai 322.741,56 ton, meningkat 37,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara produksi cabai rawit mencapai 44.240,87 ton atau tumbuh 21,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).Kapasitas produksi tersebut menjadi peluang bagi Gorontalo untuk mendapatkan pasokan yang lebih terjamin.
Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir, kondisi kekeringan akibat fenomena El Nino turut menjadi tantangan bagi produksi dan ketersediaan komoditas hortikultura.
Selain potensi produksi, konektivitas antara kedua provinsi juga menjadi pertimbangan. Jalur distribusi darat dinilai dapat mendukung pengiriman komoditas dengan waktu dan biaya transportasi yang lebih efisien.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan antarpemerintah (Government to Government/G2G) antara Pemprov Gorontalo dan Pemprov Sulawesi Selatan.
Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah maupun pelaku usaha.
Melalui skema tersebut, kedua daerah diharapkan dapat membangun koordinasi yang lebih kuat, terutama dalam memperlancar perdagangan dan distribusi komoditas pangan.
Bank Indonesia turut mendorong penguatan kerja sama antardaerah ini sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K. Fokusnya mencakup ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Kerja sama tersebut juga diharapkan tidak hanya bersifat sementara untuk mengatasi kekurangan pasokan pada periode tertentu. Lebih dari itu, perlu dibangun pola perdagangan yang berkelanjutan dengan menghubungkan produsen, distributor, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.
Ke depan, cakupan kerja sama berpeluang diperluas, baik dari sisi jenis komoditas maupun jumlah pelaku usaha yang terlibat.
Meski demikian, keberhasilan kerja sama ini tentu tidak cukup hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana realisasinya di lapangan, mulai dari kepastian volume pasokan, kelancaran distribusi, hingga dampaknya terhadap harga yang dibayar masyarakat.
Sebab, ketersediaan barang di pasar belum tentu otomatis membuat harga menjadi lebih terjangkau. Efisiensi distribusi dan rantai perdagangan juga menjadi faktor yang menentukan.
Di sisi lain warga berharap kerja sama antardaerah ini tidak sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menjaga pasokan dan membantu mengendalikan harga pangan di Gorontalo. (rls/luk)



