GORONTALO, mimoza.tv – Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami haknya sebagai pemilih, tetapi juga perlu mengetahui konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
Hal itu menjadi salah satu materi yang disampaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo dalam program KPU Goes to Campus di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGO), Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan bertema “Pahami Regulasi, Hindari Pelanggaran Pemilu” tersebut, Kejari Kota Gorontalo menghadirkan Maharani dari Bidang Intelijen sebagai pemateri.
Ia mengajak mahasiswa mengenali aturan kepemiluan sekaligus memahami berbagai persoalan yang berpotensi mencederai proses demokrasi. Di antaranya politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi suara.
Mahasiswa juga diingatkan bahwa menjaga integritas pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara maupun aparat penegak hukum. Generasi muda memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui media digital.
Dalam pemaparannya, Kejari turut menjelaskan fungsi kejaksaan dalam penerangan dan penyuluhan hukum, pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penanganan perkara pidana pemilu.
Keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada pemahaman materi di ruang perkuliahan. Mereka juga didorong mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif dan kegiatan edukasi kepemiluan, termasuk melalui program pengabdian masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota KPU Kota Gorontalo, Sekretaris KPU Kota Gorontalo, pimpinan Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial UNUGO, serta mahasiswa.
Pada kesempatan yang sama, KPU Kota Gorontalo dan UNUGO menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini menjadi langkah awal kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, pengembangan wawasan kepemiluan, dan peningkatan partisipasi generasi muda.
Sebelumnya, dalam kegiatan serupa di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Gorontalo, Wiwin B. Tui, S.H., M.H., juga telah menjelaskan peran kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Wiwin menerangkan, kejaksaan memiliki keterlibatan dalam proses penanganan perkara pidana pemilu bersama Bawaslu dan Kepolisian. Peran tersebut mencakup pembahasan dugaan pelanggaran, proses penyelidikan dan penyidikan bersama kepolisian, hingga pelimpahan dan penuntutan perkara.
Menurutnya, seluruh tahapan penanganan perkara harus berjalan secara profesional dengan tetap menjaga netralitas aparat penegak hukum selama tahapan pemilu.
Selain penegakan hukum, bidang intelijen kejaksaan juga menjalankan fungsi pencegahan melalui pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, hambatan, gangguan, serta kerawanan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu.
“Deteksi dini diperlukan untuk melihat potensi kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu,” jelas Wiwin.
Melalui kegiatan di lingkungan kampus ini, pemahaman hukum kepemiluan diharapkan semakin dekat dengan mahasiswa. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan penyelenggara, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga prosesnya.
Penulis: Lukman



