GORONTALO, mimoza.tv – Industri pelet kayu kini menjadi salah satu penopang utama ekspor Provinsi Gorontalo. Namun, di balik nilai perdagangan yang mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat, muncul sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari deforestasi, konflik dengan masyarakat sekitar konsesi, hingga keterbukaan dokumen perizinan perusahaan.
Persoalan tersebut disoroti #KoalisiSaveGorontalo dalam catatan yang disampaikan pada 11 November 2026. Koalisi menilai, pertumbuhan industri pelet kayu di Gorontalo belum diimbangi dengan keterbukaan informasi dan jaminan perlindungan terhadap lingkungan serta masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi.
Berdasarkan catatan koalisi, saat ini terdapat 10 konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan luas keseluruhan sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan disebut telah beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).
Koalisi memperkirakan, deforestasi di wilayah konsesi perusahaan-perusahaan tersebut telah mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020 hingga 2026.
Persoalan lainnya muncul setelah sejumlah perusahaan yang sebelumnya mengantongi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) mulai beralih menggunakan skema Multiusaha Kehutanan (MUK).
Skema ini memungkinkan perusahaan menjalankan beberapa jenis usaha kehutanan dalam satu wilayah konsesi. Namun, menurut Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), perubahan tersebut berpotensi memperbesar persoalan penguasaan lahan dan konflik tenurial dengan masyarakat.
Direktur JPIK, Zulfianto Biahimo, mengatakan perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan dari HTI menjadi perkebunan energi tidak disertai persetujuan masyarakat berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.
Temuan JPIK juga menunjukkan adanya perubahan luas kawasan lindung dalam konsesi PT GNJ. Dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), kawasan lindung perusahaan tersebut tercatat menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare.
Sementara dokumen RKUPH PT GCL periode 2023-2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.
Penolakan perusahaan baru di Pohuwato
Persoalan ekspansi industri kehutanan juga muncul di Kabupaten Pohuwato.
Rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo, perusahaan yang mengusulkan pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE), mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato.
Dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.
Perusahaan itu mengusulkan tiga kecamatan sebagai wilayah operasional, yakni Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur, dengan luas konsesi yang diusulkan sedikitnya 38.000 hektare.
Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengatakan ketiga wilayah tersebut bukan kawasan baru bagi aktivitas industri ekstraktif. Sebelumnya, izin usaha biomassa kayu juga telah berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.
Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato telah mengalami deforestasi sepanjang 2021-2023.
Renal mengapresiasi sikap seluruh fraksi DPRD Pohuwato yang menolak rencana perusahaan tersebut. Namun, menurutnya, penolakan itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan pemberian izin.
“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.
Koalisi juga mempertanyakan manfaat ekonomi yang selama ini diklaim perusahaan bagi masyarakat sekitar konsesi. Menurut mereka, belum ada bukti terbuka yang cukup untuk menunjukkan bahwa keberadaan industri tersebut memberikan manfaat sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat.
Ekspor puluhan juta dolar, tetapi ketergantungan pada pelet kayu dipersoalkan
Di tengah berbagai persoalan tersebut, industri pelet kayu justru menjadi salah satu andalan perdagangan luar negeri Gorontalo.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 yang diterbitkan 1 Oktober 2026 mencatat nilai ekspor Gorontalo selama Januari-Agustus 2026 mencapai 58,46 juta dolar AS.
Dari nilai tersebut, komoditas kayu dan barang dari kayu yang dalam catatan koalisi didominasi pelet kayu menyumbang sekitar 33,34 juta dolar AS atau 57,02 persen.
Volume ekspornya mencapai 240.816 ton, dengan tujuan utama Jepang dan Korea Selatan.
Khusus pada Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara tersebut mencapai 6,17 juta dolar AS atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan itu.
Bagi #KoalisiSaveGorontalo, besarnya kontribusi tersebut justru memperlihatkan ketergantungan ekonomi Gorontalo pada satu komoditas hasil hutan.
Koalisi mengingatkan, pada 2024 Bea Cukai pernah menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Atas pencapaian itu, perusahaan tersebut bahkan menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada 27 Agustus 2024.
Namun, koalisi mempertanyakan apakah capaian ekspor tersebut telah memperhitungkan kerugian ekologis dan sosial akibat aktivitas industri.
“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.
Dokumen AMDAL dipertanyakan
Selain persoalan lingkungan, koalisi juga menyoroti keterbukaan dokumen perizinan perusahaan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo dalam pemberitaan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024 pernah menyatakan bahwa dokumen perizinan PT BJA bersama perusahaan pemasok bahan bakunya, PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.
Namun, ketika Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) mengajukan permintaan dokumen AMDAL ketiga perusahaan tersebut pada 17 Agustus 2026, dinas justru menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud.
Menurut penjelasan DLHK, dokumen perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) berada di tingkat kementerian.
Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL, termasuk dokumen milik PT IGL dan PT BTL yang masih mencantumkan kegiatan perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.
Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan keterangan tersebut dengan pernyataan DLHK pada 2024.
“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.
Menurut Christopel, kondisi tersebut memperlihatkan persoalan keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan usaha yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Japesda juga telah menyampaikan permintaan dokumen perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. Namun, dinas tersebut menyampaikan bahwa dokumen yang diminta tidak berada dalam kewenangannya karena perusahaan berstatus PMA dan perizinannya diterbitkan oleh kementerian.
Persoalan pelibatan masyarakat juga menjadi perhatian WALHI Gorontalo.
Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, mengungkapkan hasil riset lembaganya pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale, Kabupaten Pohuwato.
Dalam riset tersebut, seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana pengembangan HTE. Sosialisasi yang mereka ketahui sebelumnya hanya berkaitan dengan perkebunan sawit, sebelum izin perusahaan beralih ke tanaman energi.
“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.
Daerah menerima bagian, tetapi menanggung dampak
Koalisi juga mempertanyakan pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas industri kehutanan tersebut.
Menurut mereka, keputusan pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan sebagian besar berada di tingkat pemerintah pusat. Begitu pula dengan penerimaan negara dari sektor kehutanan yang bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
Pemerintah daerah menerima sebagian penerimaan tersebut melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar pada 2025. Jumlah itu terdiri atas PSDH sekitar Rp562,5 juta dan Dana Reboisasi Rp8,11 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan akumulasi penerimaan kehutanan di Gorontalo dan bukan semata-mata berasal dari perusahaan pelet kayu.
Selain itu, penggunaan DBH Dana Reboisasi juga dibatasi untuk kegiatan tertentu, seperti rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan, serta perlindungan hutan.
Sebagai gambaran besarnya penerimaan negara dari aktivitas tersebut, Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025 pernah mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar, Dana Reboisasi Rp20,65 miliar, serta 2,88 juta dolar AS.
Di sisi lain, koalisi menilai masyarakat di sekitar konsesi justru berhadapan langsung dengan risiko kerusakan lingkungan.
Klaim BJA Group yang menyebut mempekerjakan hampir 1.500 orang, dengan 83 persen di antaranya merupakan warga lokal, juga menjadi catatan tersendiri.
Berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar pekerja lokal menempati posisi buruh kasar, sedangkan jabatan strategis lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar wilayah konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.
Tongkang pelet kayu melintas di wilayah tangkap nelayan
Persoalan lain yang disoroti koalisi berkaitan dengan aktivitas pengangkutan pelet kayu melalui perairan Pohuwato.
Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato.
Koalisi menyebut perairan tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional, bukan jalur pelayaran kapal angkutan barang berukuran besar.
Aktivitas kapal tongkang dinilai berpotensi membahayakan nelayan, terutama pengguna perahu kecil yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Selain risiko kecelakaan, koalisi juga mengkhawatirkan kemungkinan kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut akibat aktivitas pelayaran di perairan dangkal.
Koalisi menduga lintasan kapal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Gorontalo.
Atas persoalan itu, mereka meminta Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, koalisi meminta pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pemilik atau operator kapal maupun perusahaan pengguna jasa angkutan.
Bagi koalisi, persoalan industri pelet kayu di Gorontalo tidak cukup dilihat dari besarnya nilai ekspor dan penerimaan negara. Ada persoalan lain yang perlu dijawab pemerintah, yakni sejauh mana manfaat ekonomi tersebut dirasakan masyarakat dan bagaimana dampak ekologisnya dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika nilai ekspor tercatat dalam laporan perdagangan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan pesisir justru berhadapan langsung dengan konsekuensi aktivitas industri tersebut. (rls/luk)



