Boalemo, mimoza.tv – Penjabat Bupati Boalemo, Adrian Lahay menegaskan tidak akan ada pencairan dana ataupun bantuan dalam bentuk apapun sebelum pemilihan Kepala Daerah selesai pada 15 Februari mendatang.
Menjelang ajang pemilihan Kepala Daerah yang tinggal menghitung hari, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi suksesnya pelaksanaan pilkada. Di Kabupaten Boalemo, Penjabat Bupati Adrian Lahay menerapkan larangan untuk aktifitas pencairan dana, maupun pemberian bantuan hingga pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah usai.
Ditemui usai pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan tiga pilar, Penjabat Bupati mengungkapkan kebijakan untuk larangan pemberian bantuan dan pencairan dana ini diambil untuk mencegah timbulnya isu politik didalam penyerahan bantuan oleh pemerintah. rencananya kebijakan ini akan dihapus sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara, tanggal 16 Februari 2017.
“Pemerintah berjalan sebagaimana biasanya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh putus dan tetap berjalan seperti biasa. Yang tidak boleh dan kami larang adalah pemberian bantuan kepada masyarakat, karena itu bisa dipolitisir,” kata Adrian.
“Jadi mulai hari ini tidak ada bantuan, misalnya hibah terhadap organisasi-organisasi, atau mengunjungi masyarakat menyerahkan sembako dan lainnya. Kecuali jika ada bencana alam atau musibah itu wajib kita bantu,” tegasnya.
Larangan seperti ini bukan hanya dilakukan di Boalemo, di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo misalnya, Penjabat Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrulloh juga mengeluarkan kebijakan larangan kepada SKPD dilingkungan Pmeprov Gorontalo untuk melakukan sosialisasi.
Bukan tanpa alasan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjagub ini merupakan buntut dari dugaan adanya kampanye terselubung yang dilakukan di salah satu sekolah di Gorontalo pada saat pelaksanaan sosialisasi HIV-Aids oleh salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
