Senin, Mei 23, 2022
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Index
  • Disclaimer
27 °c
Gorontalo
26 ° Sab
25 ° Ming
24 ° Sen
24 ° Sel
  • Login
  • Register
Tech News, Magazine & Review WordPress Theme 2017
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Nasional
    • Peristiwa
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
    • Partai
    • Fokus Pilkada
    • DPRD
  • Hukum & Kriminal
    • KABAR BHABINKAMTIBMAS
    • KABAR MILITER
  • Opini
  • Sekitar Kita
    • Gaya Hidup
      • Olahraga
      • Musik
      • KABAR NYIUR MELAMBAI
    • Pendidikan
      • Kabar Kampus
    • Kesehatan
      • Kuliner
    • Lingkungan
      • Pariwisata
No Result
View All Result
Mimoza TV
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Nasional
    • Peristiwa
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
    • Partai
    • Fokus Pilkada
    • DPRD
  • Hukum & Kriminal
    • KABAR BHABINKAMTIBMAS
    • KABAR MILITER
  • Opini
  • Sekitar Kita
    • Gaya Hidup
      • Olahraga
      • Musik
      • KABAR NYIUR MELAMBAI
    • Pendidikan
      • Kabar Kampus
    • Kesehatan
      • Kuliner
    • Lingkungan
      • Pariwisata
No Result
View All Result
Mimoza TV

Aktivis Gorontalo : Sanksi Untuk Bupati Talaud Harusnya Dilakukan Juga Untuk Wabup Gorontalo

by admin
Januari 16, 2018
Reading Time: 2min read
69 3
0
Share on FacebookShare on WhatsappShare On Twitter

Kab.Gorontalo, mimoza.tv – Pemberhentian sementara kepada Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip terus menuai polemik. Bupati cantik tersebut terindikasi dan terbukti melanggar pasal 77 ayat (2) UU No.23 tahun 2014, setelah melakukan perjalanan keluar negeri selama kurang lebih 3 minggu. Dan dirinya merasa di diskriminasi terkait dengan pemberhentian tersebut.

Terkait hal tersebut, menurut Fanly Katili, Ketua STudi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo mengatakan sependapat dengan pernyataan Dirjen OTDA Soni Sumarsono, yang mengatakan bahwa yang dinamakan kriminalisasi itu jika tidak melanggar UU namun dijatuhi sangsi.

Baca juga

Ratusan Warga Desak DPRD Batalkan Pemakzulan Terhadap Wakil Bupati Gorontalo

Dinilai Tak Jelas, Unjuk Rasa Pertanyakan Kasus Fadly Hasan Di DPRD

“Perlu diingat bahwa ada azas yang memegang teguh prinsip Equality Before De Law, semua orang sama dimata hukum. Untuk itu saya minta kepada Mendagri melalui Dirjen Otda untuk melakukan hal yang sama terhadap Wakil Bupati Gorontalo Fadly Hasan,” ujar Fanly, Senin (15/1/2018).

Menurut Fanly, Wakil Bupati Gorontalo Fadly Hasan telah memenuhi syarat karena terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung no.03 P/KHS/2017, yang mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo nomor 29/Kep/DPRD/IX/2017.

“Jika dibandingkan antara Bupati Talaud dan Wakil Bupati Gorontalo, lebih berat yang dilakukan oleh Wakil Bupati Gorontalo yang telah melakukan tindakan dan melanggar aturan UU, yang intinya sama-sama melakukan tindakan yang menyalahi UU nomor 23 tahun 2014,” lanjutnya.

Bahkan lebih jauh Fanly mengatakan, untuk Bupati Talaud sudah ada keputusan yang final dari Mendagri, sementara untuk Wakil Bupati Gorontalo hingga saat ini belum ada kepastian dari Mendagri, padahal untuk Fadly Hasan telah ada keputusan Mahkamah Agung yang wajib dijalankan oleh Mendagri.

“Hal ini perlu saya utarakan bahwa, agar supaya menjaga jangan sampai ada anggapan Mendagri terkesan tidak objektif karena menerapkan standar ganda untuk penerapan pejabat-pejabat di Indonesia. Kami tidak ingin ada tudingan yang meminjam istilah Double Face Of Political. Sehingga harus ada sikap yang cepat dan tegas terkait putusan MA terhadap uji pendapat tentang pemberhentian Wabup Gorontalo oleh DPRD,” tutupnya. (idj)

Tags: FADLY HASAN

Berita Terkait

Ratusan Warga Desak DPRD Batalkan Pemakzulan Terhadap Wakil Bupati Gorontalo

Ratusan Warga Desak DPRD Batalkan Pemakzulan Terhadap Wakil Bupati Gorontalo

Desember 22, 2017
Dinilai Tak Jelas, Unjuk Rasa Pertanyakan Kasus Fadly Hasan Di DPRD

Dinilai Tak Jelas, Unjuk Rasa Pertanyakan Kasus Fadly Hasan Di DPRD

Desember 13, 2017

Desa Daena’a Sebagai Penyelenggara Kampung Literasi Di Sulawesi

Desember 11, 2016
Next Post
Polri Terbanyak Dilaporkan Ke Ombudsman Gorontalo

Polri Terbanyak Dilaporkan Ke Ombudsman Gorontalo

Rekomendasi

Punya Tunggakan Iuran JKN-KIS?, Begini Solusi Dari BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo
Kesehatan

Punya Tunggakan Iuran JKN-KIS?, Begini Solusi Dari BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo

by Lukman Polimengo
Mei 20, 2022
0

Gorontalo, mimoza.tv – Bagi anda yang punya masalh dalam tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), jangan...

Read more

Tegas, AMIB Gorontalo Somasi Hotman Paris Hutapea

GNIJ Pohuwato: Duet Ridwan Kamil – Anies Baswedan Harapan Indonesia

Para Orang Tua Wajib Tau, Tanda-tanda Hepatitis Misterius

Minyak Goreng dan Tomat Penyumbang Inflasi di Kota Gorontalo

Social Media

POPULAR POST

  • Investasi Enel Green Power, OJK : Sebaiknya Hati-hati dan Segera Lapor ke Polisi

    Investasi Enel Green Power, OJK : Sebaiknya Hati-hati dan Segera Lapor ke Polisi

    110 shares
    Share 44 Tweet 28
  • GCW Endus Ada Potensi Korupsi Penyaluran Dana Hibah Sebesar 53 Miliar di Pemprov Gorontalo

    102 shares
    Share 41 Tweet 26
  • Wartawan Tak Diizinkan Masuk Saat RDP KPK dan DPRD Provinsi, Humas dan Sekwan Kena Marah

    96 shares
    Share 38 Tweet 24
  • Adhan Dambea Minta Penjagub Tinjau Kembali Perlu Tidaknya Jurubicara

    92 shares
    Share 37 Tweet 23
  • Enam Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Adhan Dambea : Saya Harap Jadi Atensi APH di Gorontalo

    101 shares
    Share 40 Tweet 25
  • Bahas Soal Pemberantasan Korupsi di Gorontalo, Begini Kata Adhan Dambea ke KPK

    88 shares
    Share 35 Tweet 22
  • Sarankan 44 Aleg Provinsi di Sumpah Kembali, Adhan Minta Penjabat Gubernur Untuk Evaluasi Kepala Dinas yang Bermasalah Moral

    145 shares
    Share 58 Tweet 36
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Index
  • Disclaimer

© 2022 Mimoza TV - PT. Mimoza Multimedia Agus Salim St. 67 Gorontalo

  • Login
  • Sign Up
  • Index Berita
  • Kabar Daerah
    • Provinsi Gorontalo
    • Kota Gorontalo
    • Kabupaten Gorontalo
    • Bone Bolango
    • Boalemo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
  • Nasional
    • Peristiwa
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Politik
    • Fokus Pilkada
    • Partai
  • Hukum & Kriminal
  • Opini
  • Sosial Budaya
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Kabar Kampus
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Lingkungan
    • Musik
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Sekitar Kita
    • Unik
No Result
View All Result

© 2022 Mimoza TV - PT. Mimoza Multimedia Agus Salim St. 67 Gorontalo

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In