GORONTALO, mimoza.tv – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) menyampaikan kritik terbuka terhadap rencana pelaksanaan sosialisasi kredit oleh Bank SulutGo (BSG) yang dijadwalkan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, pada 9 Juli 2026.
AMMPD menilai penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai keikutsertaan peserta dalam kegiatan tersebut tidak efektif dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat desa.Koordinator Bidang Hukum dan Data AMMPD, Arif, mengatakan anggaran yang bersumber dari APBDes seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk mendukung kegiatan yang dinilai lebih menguntungkan pihak ketiga.
“Program pemerintah maupun pihak ketiga semestinya hadir untuk meringankan beban masyarakat, bukan justru menambah beban anggaran desa. Penggunaan APBDes harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat di desa,” ujar Arif.
Menurutnya, terdapat sekitar 764 peserta yang diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut. Dengan estimasi biaya perjalanan pulang-pergi dan penginapan selama tiga hari mencapai sekitar Rp2 juta per orang, total anggaran yang diperkirakan digunakan mencapai sekitar Rp1,528 miliar.
AMMPD menilai dana sebesar itu berpotensi mengalir ke luar daerah hanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.
“Kami tidak anti terhadap program. Namun jika hanya berupa sosialisasi kredit, seharusnya kegiatan itu dapat dilaksanakan di Gorontalo sehingga tetap memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Bahkan, kegiatan seperti ini juga dapat dilakukan secara daring tanpa harus menguras Dana Desa. Kegiatan berskala nasional saja bisa dilaksanakan di daerah, apalagi hanya sosialisasi,” kata Arif.
Selain itu, AMMPD juga menyoroti sikap sejumlah organisasi desa yang dinilai belum menyuarakan persoalan tersebut.
AMMPD mengaku memperoleh informasi bahwa Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) diduga turut menjadi bagian dari agenda kegiatan dengan mengarahkan sekitar 191 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti sosialisasi tersebut.
“Hal ini sangat memprihatinkan. Organisasi yang seharusnya hadir dengan semangat menjaga kepentingan desa justru terkesan membiarkan anggaran desa digunakan untuk kegiatan seperti ini,” tutup Arif. (rls/luk)
