Gorontalo, mimoza.tv – Ketua Badan Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Gorontalo, Mashuri, angkat bicara menanggapi polemik yang berkembang terkait pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Dheninda Chaerunnisa, yang sempat menuai reaksi dari sejumlah aktivis dan mahasiswa.
Dalam keterangan resminya, Mashuri menegaskan bahwa pernyataan Dheninda tidak pernah ditujukan kepada aktivis atau mahasiswa, melainkan sebagai imbauan umum agar para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak terjebak dalam praktik percaloan atau pungutan liar yang marak menjelang proses penempatan.
“Kami sudah mempelajari pernyataan beliau. Tidak ada satu kalimat pun yang menyinggung aktivis atau mahasiswa. Yang disampaikan Ibu Dheninda itu murni imbauan agar masyarakat tidak tertipu oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu kelulusan dengan imbalan uang,” tegas Mashuri.
Lebih lanjut, Ketua BAHU NasDem itu menyebut pihaknya terus memberikan penguatan kepada seluruh kader NasDem di DPRD, khususnya di Gorontalo Utara, untuk aktif mengawal proses rekrutmen dan penempatan PPPK agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Kader NasDem di parlemen daerah kami dorong untuk hadir sebagai pengawas rakyat. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada praktik pungli dalam rekrutmen P3K. Jadi, konteks pernyataan Ibu Dheninda justru bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Mashuri juga menyayangkan adanya sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi memelintir konteks pernyataan Dheninda. Ia menyebut, beberapa media lokal menurunkan berita tanpa mengonfirmasi atau memberi ruang jawab kepada yang bersangkutan.
“Kami sedang mempelajari pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya tidak proporsional itu. Jika ditemukan unsur pelanggaran kode etik jurnalistik, kami akan laporkan ke Dewan Pers, bahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
“Kritik boleh, tapi framing yang tidak berimbang dan tanpa verifikasi itu bentuk pelecehan terhadap prinsip jurnalisme itu sendiri,” tambah Mashuri.
Sementara itu, tanggapan datang pula dari Suparno Ahiri, salah seorang buruh pasar di Gorontalo Utara, yang menilai bahwa pernyataan Dheninda justru membantu masyarakat kecil agar lebih waspada terhadap oknum yang memanfaatkan kebutuhan kerja.
“Sebagai rakyat kecil, kami justru merasa dilindungi. Pernyataan beliau sangat membantu agar kami tidak tertipu oleh orang yang mengaku bisa bantu lulus PPPK dengan uang,” kata Suparno.
Menurutnya, polemik yang terjadi lebih disebabkan oleh salah tafsir sebagian pihak terhadap niat baik seorang anggota legislatif yang berupaya mengingatkan publik.
“Jangan setiap niat baik langsung diserang. Kalau semua anggota DPRD berani bicara seperti beliau, rakyat kecil tidak akan mudah jadi korban,” pungkasnya.
Mashuri menutup keterangannya dengan menyerukan agar semua pihak, baik media, aktivis, maupun pejabat publik, menjaga etika komunikasi di ruang publik, agar setiap pesan yang disampaikan tidak diseret keluar dari konteksnya.
“Kita ini sama-sama bekerja untuk rakyat. Jangan sampai yang baik disalahartikan hanya karena framing yang keliru. BAHU NasDem akan terus berdiri di garis hukum dan etika politik yang berkeadilan,” tandasnya.
Penulis: Lukman.
