Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan menyeluruh terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 yang diajukan oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah.
Dalam sidang paripurna DPRD, Fraksi NasDem mengapresiasi pemenuhan kewajiban konstitusional kepala daerah tersebut. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan penting menyangkut substansi, keselarasan visi, serta relevansi strategi pembangunan yang termuat dalam dokumen tersebut.
“RPJMD seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tapi harus mampu menjawab tantangan daerah secara nyata dan terukur,” ujar Umar Karim, Juru Bicara Fraksi NasDem.
Visi dan Misi Dinilai Terlalu Sederhana
NasDem mencermati bahwa keseluruhan visi, misi, dan program yang terdaftar di KPU oleh pasangan kepala daerah hanya terdiri dari 53 kata. Bagi NasDem, rumusan sesingkat itu terlalu sederhana untuk mengelola dinamika wilayah seluas 12 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa, serta pengelolaan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.
“Konsepsi yang terlalu simpel diragukan mampu menyelesaikan kompleksitas persoalan di daerah ini,” kata Umar Karim.
Fraksi NasDem tetap menghormati ketentuan bahwa visi-misi tersebut wajib menjadi dasar RPJMD. Namun, mereka mendorong adanya “rekonstruksi substantif” agar RPJMD tidak sekadar menyalin naskah kampanye, melainkan menjadi panduan strategis yang mampu menyentuh realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Misi Kemiskinan Dianggap Ironis
Salah satu misi yang paling disoroti NasDem adalah target agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia. Fraksi ini menyebut klaim tersebut tidak relevan karena Gorontalo sudah tidak lagi berada dalam daftar lima provinsi termiskin sejak adanya pemekaran wilayah.
“Target ini sudah terjadi secara statistik sebelum programnya dilaksanakan. Maka akan menjadi ilusi jika diklaim sebagai keberhasilan program ke depan,” tegas Umar Karim.
Lebih dari itu, Fraksi NasDem menekankan bahwa penanganan kemiskinan bukan sekadar urusan angka atau peringkat, melainkan menyangkut aspek multidimensi seperti akses pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Indikator WTP dan LPPD Dinilai Tak Relevan Ukur Kesejahteraan
Dalam dokumen RPJMD disebutkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai tinggi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) digunakan sebagai indikator menuju “Gorontalo Sejahtera”. Pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh Fraksi NasDem.
“Predikat WTP tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan rakyat. Ini lebih kepada opini akuntansi, bukan indikator sosial,” tukas Umar.
Sorotan Sektor Strategis: Jagung, Pendidikan, Perikanan, Tambang
Fraksi NasDem juga memberikan pandangan terhadap sektor-sektor strategis yang dianggap belum tertuang secara konkret dalam RPJMD, antara lain:
Pertanian (Jagung): Meski luas lahan jagung mendominasi, produktivitasnya masih rendah (5 ton/ha). Harga jual di tingkat petani pun sering di bawah HPP karena lemahnya intervensi Bulog.
Pendidikan: Angka Partisipasi Murni (APM) SMA hanya 61,23% — di bawah rata-rata nasional. NasDem menilai, strategi pendidikan perlu diperjelas dengan indikator kuantitatif yang tepat.
Perikanan dan Kelautan: Dengan potensi laut 1,8 juta ton per tahun, realisasi tangkapan hanya 6,5%. Perlu peningkatan kapasitas nelayan dan teknologi.
Pertambangan: Minimnya perencanaan hilirisasi, serta belum terkelolanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menjadi sorotan serius. NasDem mendesak agar pembangunan smelter segera menjadi agenda prioritas sebagaimana amanat Perda No. 4 Tahun 2024.
Banjir Masih Menjadi Masalah Struktural
NasDem juga menilai penanganan banjir dalam RPJMD belum komprehensif. Penjelasan hanya difokuskan pada Kota Gorontalo, padahal daerah lain seperti Danau Limboto, Kota Isimu, dan Wonosari juga rutin terdampak.
“Penanganan banjir selama ini masih bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Umar Karim.
Dengan jumlah kejadian banjir mencapai 32 kali pada 2024 dan menelan korban jiwa sebanyak 43 orang, Fraksi NasDem mendesak agar kebijakan pengembangan wilayah disertai peta risiko bencana dan intervensi lintas sektor.
Penutup: Restorasi Bukan Retorika
Di akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah perencanaan daerah agar tetap relevan, realistis, dan berdampak nyata bagi rakyat.
“RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Kami berharap, dokumen ini tidak hanya jadi tumpukan rencana, tetapi benar-benar menjadi alat perubahan. Bersama membangun daerah, bersama dalam semangat restorasi,” pungkas Umar Karim.
Penulis: Lukman.
