Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi NasDem DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lemahnya tata kelola komoditas jagung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah.
Menurut juru bicara Fraksi NasDem, Umar Karim, jagung memang telah menjadi komoditas unggulan dalam sektor pertanian Gorontalo, bahkan menyumbang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan belum adanya sistem pengelolaan yang benar-benar berpihak kepada petani.
“Kalau jagung jadi kebanggaan dalam angka-angka, seharusnya kesejahteraan petani juga ikut naik. Faktanya, petani masih menjual di bawah harga pemerintah, dan produktivitas kita tertinggal,” kata Umar Karim saat menyampaikan pandangan fraksinya, Senin (8/7/2025).
Berdasarkan data dalam RPJMD, luas lahan jagung di Gorontalo mencapai 128.800 hektare pada tahun 2024 — jauh lebih besar dibanding kelapa (70 ribu Ha) dan padi (46 ribu Ha). Namun, produktivitas jagung hanya sekitar 5 ton per hektare, lebih rendah dibanding wilayah lain di Sulawesi yang bahkan bukan basis jagung.
“Ini ironi. Kita punya lahan luas, tapi produksinya rendah. Daerah lain bisa lebih baik padahal bukan sentra jagung. Ini harus jadi evaluasi serius,” tegas Umar.
NasDem juga menyoroti permasalahan harga. Harga jual jagung di tingkat petani sering kali berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), terutama saat panen raya. Umar menyebut lemahnya peran Bulog sebagai salah satu penyebab.
“Saat petani panen, Bulog justru diam. Ini membuat petani menjual hasilnya dengan harga seadanya. Di mana peran negara saat rakyatnya berjibaku di sawah?” tanya Umar.
Lebih lanjut, NasDem menilai bahwa dokumen RPJMD belum merinci secara jelas dan terarah strategi untuk memperbaiki kondisi ini. Mereka menilai perlu ada langkah konkret yang disusun secara sistematis, baik dari sisi peningkatan produktivitas maupun stabilisasi harga.
“Kalau RPJMD ini mau berpihak pada rakyat, maka tata kelola jagung harus ditempatkan sebagai prioritas. Bukan hanya dalam narasi, tapi dalam kebijakan yang bisa dirasakan petani,” kata Umar menutup.
NasDem merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun kebijakan jangka menengah yang fokus pada peningkatan teknologi pertanian, efisiensi distribusi pupuk, serta sistem penyangga harga yang lebih tanggap terhadap kondisi pasar.
Di tengah dominasi jagung sebagai komoditas unggulan, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa kemajuan sektor ini bukan diukur dari luasnya lahan, tetapi dari seberapa jauh ia mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Penulis: Lukman.
