Gorontalo, mimoza.tv – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Gorontalo hari ini menggelar Treasury Awar, sekaligus penyerahan DIPA, Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023, Senin (12/12/2022).
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sugiyarto menyampaikan, APBN tahun 2023 nanti difokyuskan pada 6 kebijaknan, diantaranya adalah penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas.
Untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut kata dia, pihaknya selaku regional chief economist senantiasa berkomitmen untuk terus menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat nasional.
“Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo terus memastikan belanja negara dan kinerja pelaksanaan APBN yang berkeadilan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel serta mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum baik melalui pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal, dan mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu,” ucap Sugiyarto dalam sambutannya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo juga terus mendorong perwujudan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, layanan dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern, serta terus melaksanakan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.
Sebagai refleksi Sugiyarto mengatakan bahwa kualitas belanja APBN 2022 dapat dinilai terdapat peningkatan dibanding tahun 2021. Hingga November 2022, penyerapan belanja K/L mencapai 78,3 persen yang jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya sebesar 69,6 persen. Sedangkan TKD berhasil terserap sebesar 90,9 persen dibanding periode yang sama sebesar 89,3 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo berhasil mencapai nilai IKPA terbaik nasional 3 triwulan berturut-turut di tahun 2022. Hal tersebut sebagai cerminan bahwa kualitas belanja di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik. Namun tahun 2022 belum berakhir, kami mengharapkan bapak/ibu tetap menjaga tidak hanya kuantitas, namun juga kualitas belanja yang sudah baik, salah satunya untuk tetap patuh pada regulasi langkah-langkah akhir tahun,” tandasnya.
Pada kesempatan itu Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menyampaikan, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN TA.2023 merupakan respons di dalam situasi yang sungguh luar biasa, yang sedang kita hadapi. Di tengah upaya mempercepat pemulihan kondisi ekonomi nasional pasca pandemic covid 19, muncul ancaman krisis ekonomi global yang sedang terjadi diberbagai belahan dunia. Untuk menghadapi hal tersebut, perlu menghasilkan APBN yang responsive, tepat, fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar Hamkah.
Lebih lanjut kata dia, alokasi belanja APBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 3.061,2 Triliun yang terbagi kedalam Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun, dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun. APBN tahun 2023 kata dia mengalami peningkatan dari APBN 2022 yang hanya sebesar Rp2.714 triliun.
APBN 2023 juga tambah Hamka, mendukung berbagai bidang pembangunan Fokus untuk human capital, physical capital, dan antisipasi ketidakpastian dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 612,2 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp 178,7 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, anggaran infrastruktur sebesar 392,1 triliun, anggaran ketahanan pangan sebesar 104,2 triliun, dan anggaran ketahanan energy sebesar Rp 341,3 triliun.
Pewarta : Lukman.
