Gorontalo, mimoza.tv – Mantan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengaku sedih dan kecewa lantaran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk pembangunan RS Hasri Ainun Habibie ditolak okeh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal itu diungkapkan Rusli saat menjadi narasumber dalam Dialog Lintas Sore yang ditayangkan lewat akun kanal Youtube RRI Gorontalo, Selasa (11/10/2022). Dalam kanal video berdurasi sekitar 60 menit itu Rusli mengatakan, sejak awal pembangunan RS tersebut merupakan perjuangannya bersama Idris Rahim untuk menghadirkan rumah sakit yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan.
“Saya sedih sekali dan juga sedikit kecewa di mana bersama Pak Idris Rahim dan teman-teman di DPRD dengan susah payah membangun rumah sakit. Rumah sakit ini sendiri juga merupakan program unggulan kami baik di NKRI jilid satu maupun di jilid dua, yaitu memberikan pelayanan kesehatan gratis dan maksimal serta berperikemanusiaan kepada masyarakat Gorontalo,” ucap Rusli.
Memang kata dia, awal pemerintahan Fadel dan Gusnar memang telah menyiapkan lahan seluas 4 hektar di Ayula, Kecamatan Tapa. Ketika awal dirinya jadi gubernur pada Januari 2012 ia meninjau lokasi rumah sakit tersebut.
Kata Gubernur Gorontalo dua periode ini, lokasi itu kurang cocok lantaran berdekatan dengan rumah warga, serta adanya RS Toto.
“Mengingat waktu 5 tahun itu sangat sedikit untuk bekerja membangun Provinsi Gorontalo yang masih sangat tertinggal khususnya di bidang infrastruktur, akhirnya lokasi tersebut dipindahkan lantaran berdekatan dengan masyarakat, juga lantaran di Kabupaten Bone Bolango sendiri ada RS Toto,” ujarnya.
Selanjutnya kata dia, pemerintahannya bermohon kepada Bupati Gorontalo Almarhum Pak David Bobihu untuk menjadikan mall di Limboto sebagai RS Ainun Habibie.
“Alhamdulillah setelah melalui diskusi, akhirnya almarhum Pak David menghibahkan seluruh lahan yang kurang lebih 6,5 hektar serta eks bangunan mall di Kecamatan Limboto. Setelah kami proses sehingga lahir satu nama, dan itu pun kami berjuang kepada almarhum BJ Habibie untuk mengiklaskan nama ibu negara Hasri Ainun Habibie untuk kita abadikan menjadi sebuah nama rumah sakit di Provinsi Gorontalo,” urai Rusli.
Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo mengatakan, waktu itu tinggal selangkah lagi mendapatkan dana pinjaman dari pihak swasta lewat skema KPBU. Namun hal itu urung lantaran adanya kebijakan melalui pinjaman PEN.
“Tinggal selangkah lagi kita akan dapat pinjaman swasta lewat KPBU, keluarlah kebijakan baru dalam rangka menghadapi pandemi. Namanya PEN. Disit bisa juga untuk pengembangan rumah sakit. Karena waktu itu kita juga kesulitan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, untuk pelayanan dan menampung korban Covid,” ujarnya.
Kata dia, kesulitan lain kala pandemi melanda Gorontalo adalah hanya ada satu rumah sakit di Gorontalo yang dijadikan rujukan, serta hanya ada satu juga dokter ahli paru.
“Kita semua bingung, dan akhirnya menyulap RS Ainun Habibie yang tadinya melayani pasien umum untuk menjadi RS pelayanan Covid. Setelah berjuang terus akhirnya keluarlah hasil perjuangan kita. Ke Kementerian Keuangan, Kemendagri dan sebagainya, meyakinkan untuk mendapatkan pinjaman PEN. Tahun 2021 itu kita mendapatkan dana PEN sejumlah Rp. 33 miliar tanpa bunga dan hanya membayar administrasi,” imbuhnya.
Perjuangan selanjutnya kata dia, diakhir tahun 2021 mendapatkan PEN sejumlah Rp. 150 miliar. Simana Rp 100 miliar dialokasikan untuk fisik, dan Rp. 50 miliarnya untuk alat kesehatan.
“Saya sedih dana PEN ini dikembalikan oleh pemerintah. Sedihnya itu lantaran betapa susahnya kita memperjuangkan untuk mendapatkan itu. Kasihan. Masih banyak anak-anak dan masyarakat Gorontalo yang masih banyak menderita penyakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Tetapi mengapa tidak menggunakan anggaran yang saya tinggalkan kurang lebih Rp 200 miliar khusus rumah sakit. Saya sedih karena saya yang merasakan perjuangannya,” tutup Rusli.
Sebelumnya DPRD Provinsi (Deprov) bersama Penjabat Gubernur Gorontalo melangsungkan rapat konsultasi dalam rangka membahas pembatalan pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN Tahun 2021.
Adapun empat proyek yang dibatalkan tersebut yakni, pembangunan unit pengelolaan limbah B3 sekaligus laboratorium, pembangunan jalan di Desa Tenilo, Pilolodaa, Iluta segmen I, jasa konsultan MK, serta pembangunan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie dan pengadaan alat kesehatan.
Pewarta : Lukman.
