GORONTALO, mimoza.tv — Persoalan keterbatasan lahan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Kepala Lapas Gorontalo, Junaidi Rison, bersama jajaran dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (28/9/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu tidak hanya membahas program pembinaan warga binaan, tetapi juga kebutuhan lahan untuk pembangunan Lapas baru yang dinilai lebih representatif.
Junaidi mengatakan, pengembangan Lapas perlu didukung dengan ketersediaan ruang yang memadai, baik untuk pembinaan, pelayanan maupun pengamanan warga binaan.
Menurutnya, program ketahanan pangan yang saat ini dikembangkan Lapas juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan.
“Melalui kegiatan pertanian dan pengelolaan lahan produktif, warga binaan diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat,” ujar Junaidi.
Selain pembinaan, Junaidi menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah daerah dan DPRD terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Lapas baru.
“Kami berharap adanya dukungan dan sinergi dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo, dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan Lapas yang lebih representatif,” katanya.
Ia berharap relokasi dapat memberikan ruang yang lebih memadai bagi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, sekaligus pengamanan warga binaan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengatakan pihaknya akan mendorong tindak lanjut, termasuk melihat kemungkinan pemanfaatan aset daerah yang belum termanfaatkan.
“Kami berniat untuk mendorong sepenuhnya pemberian hibah lahan untuk pembangunan yang lebih luas agar warga binaan lebih kesehatannya bisa terjamin,” ujar Thomas Mopili.
Aleg Partai Golkar ini menilai pembinaan warga binaan tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, tetapi juga menyangkut aspek pembinaan dan perlakuan yang manusiawi.
Ia mengapresiasi sejumlah program pembinaan kemandirian yang dijalankan Lapas Gorontalo, termasuk pertanian dan hortikultura.
Program asimilasi yang memungkinkan warga binaan bekerja di luar Lapas melalui kerja sama dengan pihak ketiga juga menjadi perhatian. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus persiapan warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Thomas Mopili juga mengungkapkan adanya alternatif lahan yang dapat ditawarkan untuk mendukung pembangunan Lapas baru. Ia menyebut dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, siap menyediakan lahan pribadi masing-masing seluas 5 hektare.
Dengan demikian, total lahan yang disebut disiapkan mencapai 10 hektare.
“Saya dengan Pak Ridwan Monoarfa menyiapkan lahan 5 hektare, 5 hektare bukan dari pemerintah tetapi dari pribadi kami, untuk bisa dibangunkan Lapas yang baru di sana, untuk juga menampung warga binaan yang ada di Gorontalo Utara,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut masih berupa tawaran dukungan dan belum menjelaskan mekanisme penyediaan, lokasi pasti, status peruntukan lahan, maupun tahapan administrasi apabila lahan tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan Lapas.
Sementara itu, pembahasan mengenai relokasi Lapas Gorontalo sebelumnya juga telah mencuat dalam pertemuan Kalapas Junaidi Rison dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa pada 18 September 2026. Saat itu, persoalan kapasitas Lapas turut menjadi salah satu agenda yang dibahas.Kebutuhan ruang yang memadai menjadi penting mengingat Lapas Gorontalo merupakan salah satu unit pemasyarakatan yang menampung ratusan warga binaan. Pada Agustus 2026, data yang disampaikan dalam kegiatan penyerahan remisi mencatat terdapat 656 warga binaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo.
Audiensi antara Lapas dan DPRD tersebut pun menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas kebutuhan pembinaan, ketahanan pangan, serta rencana pengembangan fasilitas pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. (rls/luk)
