Gorontalo, mimoza.tv – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 25 Agustus 2025 terkait persetujuan APBD-P 2025 menyisakan peristiwa politik yang menyita perhatian publik. Pasalnya, anggota Fraksi NasDem, Umar Karim (UK), berdiri sendiri menolak hasil efisiensi anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden. Dari 35 anggota dewan yang hadir, hanya UK yang menyatakan penolakan.
Sikap tegas UK itu tak hanya berbeda dengan mayoritas anggota DPRD, tetapi juga dengan rekan-rekannya sendiri di Fraksi NasDem. Langkahnya pun ramai diperbincangkan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, hingga TikTok. Sebagian kalangan mempertanyakan loyalitas UK terhadap partai, namun tidak sedikit pula yang memuji keberaniannya karena dianggap menunjukkan kapasitas seorang wakil rakyat.
Namun, Ketua Gorontalo Corruption Watch (GCW), Deswerd Zougira, melihat fenomena ini dari sudut pandang lain. Menurutnya, yang menarik bukan hanya sikap UK, melainkan NasDem sebagai partai yang memberi ruang berbeda kepada kadernya di parlemen.
“NasDem memperlihatkan wajah demokrasi yang sebenarnya. Anggota dewan bukan sekadar wakil partai, tapi benar-benar wakil rakyat. Itu jarang sekali terjadi,” jelas Deswerd.
Ia menilai fenomena ini bisa jadi khas Gorontalo, mengingat Ketua DPW NasDem Gorontalo adalah Rachmat Gobel. Menurut Deswerd, RG memahami dengan baik esensi tugas DPRD sehingga memberi ruang kebebasan kepada kadernya.
“Saya yakin banyak aleg lain yang sebenarnya sepaham dengan UK, hanya saja mungkin ditekan oleh partai. NasDem tampil berbeda, dan itu jadi nilai lebih,” ungkapnya.
Deswerd juga menyebut sikap kritis UK telah membangkitkan simpati luas publik, sekaligus menguntungkan NasDem.
“Kalau anda telusuri perbincangan di media sosial, di atas 75 persen publik justru memuji UK. Simpatinya ikut mengalir ke NasDem di akar rumput,” tambahnya.
Bukan kali ini saja UK tampil kritis. Dalam rekam jejak politiknya, selama sepuluh tahun menjadi Aleg DPRD Kabupaten Gorontalo, ia juga kerap berseberangan dengan pemerintah daerah meskipun saat itu didukung oleh partainya sendiri. (rls/luk)