Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan kritik tajam terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang disusun oleh Pemerintahan Gusnar–Idah. Dalam pandangan resmi yang dibacakan oleh juru bicara fraksi, Umar Karim, NasDem menilai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur itu terlalu sederhana, bahkan terkesan “lebih dulu dinyatakan berhasil sebelum dilaksanakan.”
“Misi ini belum dijalankan, tapi sudah dianggap berhasil hanya karena Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin. Ini seperti tepuk tangan sebelum pertandingan dimulai,” sindir Umar Karim dalam sidang paripurna, Selasa (8/7/2025).
Menurut NasDem, Misi Nomor 2 yang berbunyi “Gorontalo Keluar Dari Lima Provinsi Termiskin Di Indonesia” dipandang telah sukses hanya karena faktor eksternal, yakni pemekaran provinsi lain, bukan hasil dari program nyata pemerintah daerah.
“Misi ini seolah disusun oleh konseptor super cerdas. Tanpa kerja nyata, targetnya sudah tercapai,” lanjut Umar dengan nada kritis.
Tak hanya soal substansi misi, Fraksi NasDem juga menyoroti betapa ringkasnya keseluruhan visi, misi, dan program pasangan Gusnar–Idah yang hanya terdiri dari 53 kata. Bagi mereka, format sesingkat itu tidak mencerminkan keseriusan dalam merancang arah pembangunan untuk mengelola rakyat sebanyak 1,23 juta jiwa, wilayah seluas 12 ribu km², dan anggaran sebesar Rp10 triliun selama lima tahun.
“Untuk mengatur rakyat, wilayah, dan triliunan rupiah, tidak cukup hanya dengan 53 kata. Ini bukan menulis status media sosial,” ujar Umar Karim menyentil.
Lebih lanjut, NasDem menegaskan bahwa indikator seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau penilaian atas LPPD tak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan visi Gorontalo Sejahtera.
“WTP itu cuma penilaian teknis laporan keuangan. Tak ada jaminan rakyat otomatis sejahtera hanya karena anggaran disusun sesuai SAP,” tegas Umar.
Sorotan Tajam pada Sektor Strategis
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem juga mengupas ketimpangan antara narasi dan perencanaan di sektor-sektor strategis:
1. Pendidikan:
NasDem menyayangkan rendahnya angka partisipasi murni (APM) SMP dan SMA di Gorontalo yang jauh di bawah rata-rata nasional. “Gorontalo tak kekurangan semangat, tapi lemah dalam strategi. Pendidikan tak cukup diselamatkan lewat niat baik,” kritik Umar, sembari mengusulkan perencanaan yang lebih terukur dalam RPJMD.
2. Pertanian:
Meski jagung mendominasi pertanian Gorontalo, produktivitasnya masih rendah dan harga di tingkat petani tak stabil. “Jagung di Gorontalo luas, tapi manfaatnya tipis. RPJMD harus hadir dengan solusi, bukan sekadar data,” tukasnya.
3. Perikanan dan Kelautan:
Dengan potensi 1,8 juta ton per tahun, perikanan tangkap Gorontalo baru dimanfaatkan 6,5 persen. “Ini mirip rumah besar yang dibiarkan kosong. Sayang sekali kalau potensi laut kita cuma jadi angka di dokumen,” tegasnya.
4. Pertambangan dan Energi:
NasDem mendorong agar RPJMD secara tegas memuat pembangunan smelter sesuai Perda No. 4 Tahun 2024. Mereka menilai hilirisasi hasil tambang sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
5. Penanganan Banjir:
Fraksi NasDem menganggap penanganan banjir dalam RPJMD hanya fokus di Kota Gorontalo, padahal banjir rutin juga terjadi di daerah lain. “Penanganan banjir bukan eksklusif milik kota. Wonosari, Isimu, dan Danau Limboto juga butuh perhatian yang sama,” jelas Umar.
Rekomendasi: Tambal-Sulam atau Rekonstruksi Total
Secara menyeluruh, Fraksi NasDem menilai bahwa RPJMD 2025–2029 yang bertumpu pada visi Gusnar–Idah memerlukan peninjauan ulang. Mereka mengusulkan adanya “rekonstruksi visi dan misi” agar dokumen perencanaan lima tahun ke depan tidak hanya patuh secara prosedural, tetapi juga berdampak substantif bagi masyarakat.
“Kalau RPJMD hanya jadi dokumen pelengkap administratif tanpa kedalaman strategis, maka pembangunan akan berjalan seperti kapal tanpa arah. Tidak karam, tapi tak pernah sampai ke tujuan,” tutup Umar.
Penulis: Lukman.
