Gorontalo, mimoza.tv – Selain dikenal dengan daerah yang masih masuk 5 besar termiskin di Indonesia, ternyata Provinsi Gorontalo juga menjadi salah satu provinsi dengan rasio kredit macet terbesar tahun 2023, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI.
Mengutip laman Databoks.katadata.co.id, data OJK menunjukan bahwa nilai total kredit/pembiayaan yang dikucurkan bank umum secara nasional mencapai Rp.7,09 kuadriliun per Desember 2023. Dari jumlah tersebut, rasio non-performing loan/non-performing financing (NPL/NPF) mencapai 2,19 persen.
Dengan demikian, dari seluruh nilai kredit atau pembiayaan yang dikucurkan bank umum, ada 2,19 persen yang pembayarannya macet atau bermasalah.
Jika dirinci dari setiap provinsi, rasio kredit macet terbesar pada Desember 2023 berada di Gorontalo, yakni 5,38 persen. Provinsi lain dengan rasio NPL/NPF yang tergolong tinggi secara nasional adalah Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Papua Barat.
Berikut daftar lengkap rasio NPL/NPF bank umum berdasarkan provinsi pada Desember 2023, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah:
- Gorontalo: 5,38 persen.
- Jawa Tengah: 4,09 persen.
- Kepulauan Riau: 3,81 persen.
- Sumatera Selatan: 3,42 persen.
- Jawa Timur: 3,01 persen.
- Jawa Barat: 2,99 persen.
- Sulawesi Selatan: 2,81 persen.
- Lampung: 2,60 persen.
- DI Yogyakarta: 2,59 persen.
- Papua Barat: 2,49 persen.
- Sulawesi Utara: 2,47 persen.
- Papua: 2,47 persen.
- Maluku: 2,23 persen.
- Kalimantan Selatan: 2,20 persen.
- Sulawesi Barat: 2,18 persen.
- Riau: 2,18 persen.
- Bengkulu: 1,93 persen.
- Kalimantan Timur: 1,89 persen.
- DKI Jakarta: 1,85 persen.
- Sumatera Utara: 1,85 persen.
- Jambi: 1,81 persen.
- Kalimantan Barat: 1,76 persen.
- Sumatera Barat: 1,75 persen.
- Sulawesi Tengah: 1,74 persen.
- Banten: 1,73 persen.
- Nusa Tenggara Timur: 1,65 persen.
- Bangka Belitung: 1,63 persen.
- Sulawesi Tenggara: 1,62 persen.
- Bali: 1,59 persen.
- Aceh: 1,57 persen.
- Maluku Utara: 1,52% persen.
- Kalimantan Tengah: 1,35 persen.
- Nusa Tenggara Barat: 1,15 persen.
Provinsi-provinsi lainnya: 0,21%
Di kutip dari Kontan.co.id, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, penyebab LAR masih tinggi dikarenakan dampak dari perlambatan ekonomi global masih cukup dirasakan terutama adanya penurunan daya beli yang membuat semakin tingginya risiko usaha di tahun ini.
“Upaya untuk meningkatkan kualitas kredit adalah dengan melakukan monitoring secara periodik, selektif dan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kredit dan mengintensifkan program penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah kepada debitur bermasalah,” ungkap Trioksa.
Penulis : Lukman.
