Gorontalo, mimoza.tv – Menjelang Pilkada Serentak 2024, para calon kepala daerah gencar melakukan kampanye dengan menawarkan berbagai program unggulan. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah janji bantuan sosial. Dalam setiap orasi politik, program bantuan fisik seperti sembako (sembilan bahan pokok), bantuan tunai, hingga alat-alat pertanian dijadikan magnet utama untuk menarik perhatian pemilih.
Namun, di balik janji-janji manis tersebut, masyarakat perlu lebih kritis. Program bantuan fisik dinilai memiliki potensi besar terjadi penyimpangan, mulai dari distribusi yang tidak merata hingga penggelapan. Tak jarang bantuan tersebut justru tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Distribusi yang salah sasaran, pemotongan jumlah atau kualitas bantuan, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan menjadi masalah yang kerap kali terjadi.
Misalnya, bantuan sembako yang dijanjikan dalam kampanye seringkali diterima dalam jumlah lebih sedikit atau dengan kualitas yang rendah. Bahkan, barang bantuan tersebut terkadang tidak sampai kepada penerima yang seharusnya, karena diselewengkan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Untuk menghindari potensi korupsi dalam program bantuan, masyarakat dan pemerintah perlu melibatkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan serta penggunaan teknologi digital, seperti sistem pembayaran non-tunai, dianggap mampu memberikan transparansi dan meminimalkan risiko penyimpangan.
Sebagai alternatif, program layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan gratis dianggap lebih efektif dan aman dari korupsi. Program-program ini biasanya terintegrasi dalam sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipantau. Berbeda dengan bantuan fisik, layanan kesehatan atau pendidikan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Dalam konteks Pilkada, masyarakat harus cerdas dalam menyikapi janji-janji para kandidat. Janji bantuan sosial dalam bentuk fisik, meski terlihat menggiurkan, justru rentan disalahgunakan. Sebaliknya, fokus pada program-program layanan publik yang lebih terstruktur seperti kesehatan dan pendidikan akan memberikan dampak yang lebih positif dan jangka panjang bagi masyarakat.
Sebagai pemilih, mari kritis dan waspada terhadap janji-janji yang terdengar manis, namun berpotensi menjadi celah korupsi.
Redaksi.
