Gorontalo, mimoza.tv – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menyampaikan, pada tingkat regional Gorontalo, kinerja APBN masih menjadi penyangga dalam pemulihan ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, pendapatan negara mencapai Rp102,95 miliar atau terealisasi 8,29 persen dari target, namun capaian ini naik 42,13 persen (yoy) dibandingkan pendapatan tahun 2023.
Ia menjelaskan, kenaikan tersebut dikarenakan besarnya penerimaan kembali atas belanja tahun anggaran yang lalu dan pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Penerimaan perpajakan meningkat dibandingkan penerimaan perpajakan tahun 2023 yaitu dari Rp60,20 M menjadi Rp75,43 M.
Kenaikan penerimaan pajak dikarenakan pembayaran oleh instansi vertikal atas proyek 2023 di awal tahun 2024 (bendungan dan jalan). Kenaikan juga terjadi pada penerimaan dari PNBP sebesar 125,01 persen (yoy) yaitu dari realisasi sebesar Rp12,23 M pada tahun 2023 menjadi Rp27,52 M pada tahun 2024. Sementara itu dari sisi belanja, hingga 31 Januari 2024 belanja negara di Gorontalo terealisasi sebesar Rp694,20 M atau 6,45 persen dari pagu.
“Capaian realisasi ini mengalami penurunan sebesar 4,88 persen (yoy). Pada sisi belanja K/L terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan belanja, antara lain terdapat blokir anggaran yang menyulitkan Satuan Kerja dalam melakukan proyeksi realisasi belanja dan eksekusi belanja serta danya kendala administratif yaitu keterlambatan penerbitan SK KPA Satker dengan kewenangan DK/TP sehingga menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran pada beberapa K/L,” ucap Adnan dalam acara Media Briefing APBN Lo Hulondhalo, yang digelar di Aula Dulohupa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Selasa (27/2/2024).
Lanjut dia, hingga Januari 2024, penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Gorontalo tercapai sebesar Rp62,26 M atau mencapai 0.06 persen dari target 2024. Sementara sampai dengan Januari 2024, Penerimaan Pajak Dalam Negeri Gorontalo didominasi oleh komponen PPh sebesar Rp33,26 miliar, diikuti oleh komponen PPN sebesar Rp27,54 miliar, pajak Lainnya sebesar Rp1,45 miliar, komponen PBB sebesar Rp0,003 miliar.
“Berdasarkan sektornya, penerimaan yang berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menjadi komponen terbesar dengan kontribusi 32,75 persen. Untuk penerimaan bea masuk di Provinsi Gorontalo sampai dengan Januari 2024 tercapai sebesar Rp13,135 miliar yang berasal dari impor komoditas aspal, raw sugar, dan dua dokumen SPTNP,” jelas Adnan.
Terkait dengan impor itu sendiri ia menjelaskan bahwa, hal tersebut merupakan salah satu bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk bisa mendukung kegiatan tersebut.
“Rencana perluasan Pelabuhan Anggrek diharapkan menjadi faktor penarik kegiatan ekspedisi muatan kapal laut untuk bisa menyelesaikan barang impor langsung ke Provinsi Gorontalo. Hal lain adalah perlunya peningkatan investasi dalam bidang industri pengolahan terutama untuk produk pertanian dan perikanan agar bisa menggerakkan kegiatan ekonomi pada Provinsi Gorontalo,” tandasnya.(rls/luk)
