Gorontalo, mimoza.tv – Penahanan sejumlah pelaku pencurian peralatan di pabrik tapioka Desa Tri Dharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, memunculkan gelombang reaksi dari berbagai pihak. Selain keluarga pelaku, sejumlah aktivis hingga oknum pejabat desa dan anggota DPRD disebut ikut campur dalam upaya membebaskan para tersangka.
Kuasa hukum pemilik pabrik, Rommy Pakaya, SH, menjelaskan bahwa pasca penahanan lima tersangka, kliennya sempat didatangi keluarga para pelaku yang meminta pencabutan laporan. Tak lama berselang, aksi unjuk rasa dilakukan di beberapa titik, termasuk di sekitar hotel tempat kliennya menginap.
“Mereka menggalang massa dan berunjuk rasa di hotel tempat klien kami tinggal. Karena merasa tidak aman, klien kami akhirnya memilih untuk mengamankan diri ke Jakarta,” ujar Rommy saat diwawancarai, Kamis (13/11/2025).
Rommy menuturkan, aksi serupa juga terjadi di Polda dan Polres Gorontalo, dengan tuntutan serupa: meminta pencabutan laporan dan menuding ada kesalahan prosedur dalam penangkapan.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur, itu ranah penyidik. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan untuk mendesak pencabutan laporan. Bahkan mereka membawa alasan bahwa ada anak sekolah yang ditahan, padahal yang di bawah umur tidak ditahan, hanya wajib lapor,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan bahwa kliennya mempekerjakan anak di bawah umur. Menurut Rommy, salah satu pelaku utama bernama Farel yang justru merekrut anak-anak tanpa sepengetahuan pemilik pabrik.
“Anak-anak itu dibawa oleh Farel dan digaji oleh dia sendiri, bukan oleh klien saya,” jelasnya.
Selain itu, isu-isu lain mulai dihembuskan untuk menekan pihak pabrik, seperti tudingan pabrik tidak memiliki IMB dan menggunakan bahan kimia berbahaya. Rommy menyebut tuduhan itu tidak berdasar.
“Mereka menuding pabrik tak punya IMB. Tapi kenapa baru sekarang dipersoalkan? Bangunan itu sudah berdiri sejak kepemilikan sebelumnya. Bahkan disebut mengolah bahan kimia berbahaya, padahal pabrik baru tahap persiapan dan hanya mengupas kelapa,” ungkapnya.
Rommy menduga tekanan ini diarahkan agar kliennya takut dan mencabut laporan. Ia menyebut dua pihak yang disebut turut melindungi para pelaku, yakni oknum kepala desa dan oknum anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
“Saya sempat menghubungi kepala desa. Tapi tanggapannya, menurut saya keliru. Katanya, masa orang kaya begitu tidak bisa cabut laporan. Saya bilang, ini bukan soal uang, ini soal penegakan hukum,” tutur Rommy.
Ia menambahkan, oknum kepala desa itu juga mengaku sebagai aktivis dan disebut berhubungan dengan sejumlah aktivis lingkungan yang berencana menggelar aksi di pabrik. “Kalau tuduhannya tanpa dasar, kami siap melapor balik,” ujarnya.
Rommy juga menyoroti langkah seorang oknum aleg DPRD Kabupaten Gorontalo yang disebut telah mengunjungi para tersangka di tahanan dan bersilaturahmi dengan Kapolres. “Bahkan saya dengar, masalah ini akan digiring ke rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD,” tambahnya.
Klarifikasi Kepala Desa
Kepala Desa Isimu Selatan, Ius Madja, saat dikonfirmasi mimoza.tv, membantah tudingan bahwa dirinya ikut menggerakkan massa atau aktivis dalam aksi tersebut. Ia mengaku justru hanya menanggapi keluhan warga yang datang mengadu.
“Tidak benar kalau saya mengerahkan aktivis untuk unjuk rasa. Justru saya mendapat pengaduan dari keluarga pelaku. Mereka mengeluh bahwa pihak pabrik mempekerjakan anak-anak di bawah umur,” kata Ius.
Saat ditanya ulang terkait dugaan dirinya berkoordinasi dengan aktivis untuk aksi unjuk rasa, Ius kembali menegaskan bantahannya.
“Mediasi antara orang tua pelaku dan pihak pabrik memang buntu. Setelah itu, keluarga pelaku mendatangi seorang aktivis bernama Amet. Jadi jangan dibilang kepala desa yang menggerakkan massa,” ujarnya.
Rommy menilai, apa pun bentuk tekanan sosial atau politik, tidak semestinya mengganggu jalannya proses hukum. “Yang sedang ditegakkan adalah hukum, bukan popularitas atau pencitraan. Kalau ini terus dibiarkan, investor akan berpikir ulang untuk berusaha di daerah ini,” pungkasnya.
Penulis: Lukman.
