Gorontalo, mimoza.tv – Buntut dilanggarnya pakta integritas Partai Demokrat oleh Nelson Pomalingo, dan lebih memilih PPP sebagai kendaraan politik, Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Pusat akan menempuh jalur hukum. Demokrat sendiri menyayangkan sikap yang dilakukan Bupati Gorontalo itu.
Dilantiknya Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangungan Provinsi Gorontalo, menjadi babak baru perseteruan antara mantan rektor UNG tersebut, dengan petinggi Partai Demokrat.
Partai Demokrat menilai orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo itu, telah melanggar pakta integritas yang ditandatangani saat pilkada 2016 silam.
Dimana dalam perjanjian tersebut, terjadi kesepakatan jika menang dan terpilih menjadi kepala daerah, maka Nelson Pomalingo bersedia menjadi kader Partai Demokrat. Namun Nelson malah memilih Partai Persatuan Pembangunan, sebagai kendaraan politiknya.
“Saat ini Partai Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Dewan Pimpinan Pusat, dan nantinya masalah tersebut akan diproses secara hukum,” kata Ketua DPD Partai Demokrat, Gusnar Ismail yang dihubungi melalui telepon.
Gusnar juga menyayangkan sikap Bupati Gorontalo tersebut, yang lebih memilih partai lainnya dan melanggar pernjanjian, yang tertuang dalam pakta integritas antara Demokrat dan Nelson. (fzl)
