Kota Gorontalo, mimoza.tv – Polemik Ormas HTI yang kini tengah menjadi sorotan pasca adanya pernyataan Menkopolhukam, langsung diseriusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dengan menggelar rapat bersama unsur Forkopimda. Hal ini untuk memastikan agenda khusus ormas tersebut di Gorontalo.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Rabu pagi (10/5/2017), menggelar rapat bersama sejumlah unsur Forkopimda, guna membahas gerakan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gorontalo. Rapat pembahasan ini merupakan salah satu tindak lanjut terkait adanya pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto pada beberapa waktu lalu, yang berencana akan membubarkan organisasi tersebut.
Sebelumnya, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini telah mendapat penolakan dari sejumlah ormas islam lainnya seperti Banser, NU dan PMII, karena dinilai dapat memecah kesatuan bangsa dengan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Usai menggelar rapat, Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Adrian Lahay menjelaskan, di Gorontalo sendiri Ormas HTI ini belum terdaftar dan belum memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga.
“Karena ini sudah banyak tuntutan dari masyarakat khususnya dari organisasi islam mahasiswa, sehingga kami melakukan kajian melalui pertemuan dengan instansi terkait yang membahas tentang keberadaan HTI di Gorontalo seperti apa,” ungkap Adrian.
Sementara itu, pihak kesbang sendiri mendapati adanya laporan terkait sejumlah pengurus ormas HTI ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 300 orang anggota HTI yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo, namun yang paling banyak terdapat di kelompok-kelompok mahasiswa, bahkan ada juga ASN yang terlibat didalamnya dan menjadi pengurus inti HTI,” lanjutnya.
Kedepannya, pihak Kesbangpol Provinsi Gorontalo masih akan melakukan kajian lebih dalam dengan memberntuk tim, untuk menelusuri kegiatan sehari-hari Ormas HTI di Gorontalo.
