Gorontalo, mimoza.tv – Sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor) yang mengadakan inspeksi ke pengelolaan minyak kelapa Gemilang yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Global Gorontalo Gemilang sudah tidak beroresi, Rabu (23/6/2021)
Padahal pabrik pengolahan yang berada di Dusun Buhude, Desa Puncak, Kecamatan Pulubala yang diresmikan pada Desember 2019 silam tersebut memiliki target produksi 2 ton per hari.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Syafrudin Hanasi, dalam keterangannya seperti yang mimoza.tv kutip dari Kronologi,id, Kamis (24/6/2021) menjelaskan, selain sudah tidak berproduksi, kondisi pabrik tersebut ditumbuhi rumput liar di mana-mana.
“Tidak ada aktivitas produksi. Pabrik pengolahan tutup dengan kondisi pintu yang digembok dari luar. Jujur ini di luar ekspektasi kami. Janji produksi 2 ton per hari itu mana,” ucap Syafrudin.
Dengan kondisi pabrik yang seperti itu Syafrudin menyimpulkan, upaya pemerintah yang merencanakan pemberdayaan petani kelapa di daerah tersebut tidak tercapai.
Bahkan politisi PKS ini mengatakan, laporan warga setempat bahwa industri itu hanya dua kali dibuka yaitu hanya saat pertama kali diresmikan, dan saat kunjungan Komisi II DPRD pada awal bulan tahun 2020..
“Kunjungan pertama kali itu memang nampak terlihat ada aktivitas produksi. Tapi itu seperti hanya sebatas formalitas saja. Sepertinya terkesan dibuat-buat agar nampak ada proses pekerjaan,” tambah dia.
Padahal lanjut Syafrudin, anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah melalui Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo untuk meningkatkan kualitas BUMD Gemilang cukup besar. Dirinya pun mempertanyakan uang Rp 2,2 miliar yang digelontorkan untuk pabrik pengolahan minyak goreng tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa, menambahkan, berdasarkan hasil temuan itu, pihaknya akan mengagendakan rapat dengar pendapat bersama BUMD.
Ali mengatakan bahwa, fakta di lapanganlah yang mendorong pihaknya untuk meminta penjelasan BUMD.(luk)
