Gorontalo, mimoza.tv – Setelah resmi dilantik akhir pekan lalu, Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Taufan Yunus langsung menyiapakan program kerja mereka. Salah satunya seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum DPN RKIH, Kris Budiharjo, yakni program RKIH harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya daerah yang memiliki hutan.
Hal ini disampaikan Sekretaris DPP RKIH Gorontalo, Herman Muhidin, yang didampingi oleh Ketua DPP RKIH Gorontalo Taufan Yunus dan Imran Yahya selaku Bendahara DPP RKIH Gorontalo, saat ditemui sejumlah awak media, Rabu (19/42017).
Herman mengatakan, sesuai dengan amanat Ketua Umum DPN RKIH Kris Budiharjo, yang menekankan bahwa setelah dilantik, RKIH Gorontalo harus segera menyiapkan program kerja, karena Gorontalo merupakan daerah terakhir yang diresmikan kepengurusannya. “Ketua Umum mengatakan program kerja RKIH Gorontalo yang memang bersentuhan langsung ke masyarakat, khususnya hutan, yang bisa dikelola masyarakat melalui hak wilayah dalam bentuk koperasi,” kata Herman.
Dirinya juga menambahkan, hal ini menjadi suatu tantangan bagi pengurus RKIH Gorontalo, karena harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Karena Gorontalo adalah daerah terakhir yang dikukuhkan kepengurusannya. “Ini adalah suatu tantangan bagi kita, karena Gorontalo yang paling terakhir dilantik, sementara daerah lain sudah ada sejak RKIH lahir di tahun 2014,” lanjutnya.
Menurut Herman, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan tidak membuang waktu lagi, dalam waktu dekat akan segera melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah bersama seluruh pengurus RKIH Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo. “Karena AD/ART RKIH itu adalah Rapat Koordinasi Daerah, yang akan membahas tentang rencana program-program masing-masing wilayah, yang kemudian akan dirangkum menjadi sebuah program yang terpadu dari DPP RKIH Gorontalo yang kita antar ke Pusat untuk ditindaklanjuti,” tutup pria berjenggot ini.
Rumah Kreasi Indonesia Hebat sebelumnya bernama Rumah Koalisi Indonesia Hebat yang bertugas mengawal pembangunan dan program pemerintah, bukan merupakan LSM dan tidak berafiliasi dengan Partai Politik manapun. Salah satu programnya adalah menggerakkan puluhan kelompok dan elemen di bawah naungan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan.
