Gorontalo, mimoza.tv – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengkritik keras kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung.
Menurut Rachmat, daripada anggaran tersebut digunakan untuk proyek pembangunan kereta cepat, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
Untuk kereta cepat sendiri menyurut politisi Nasdem ini, sebaiknya diserahkan saja kepada investornya.
“sesuai dengan ide awalnya yang berprinsip pada business to business,” ujar Rachmat seperti yang mimoza.tv kutip dari Kompas.com
Seperti diketahui, China sendiri memenangkan persaingan dengan Jepang dalam hal pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut, dengan proposal sebesar 5,5 miliar dollar AS. Sementara Jepang sendiri mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dollar AS.
Lebih lanjut kata Aleg Dapil Provinsi Gorontalo ini, china menang dari jepang, lantaran tak meminta jaminan pemerintah, juga taka da keterlibatan APBN, serta skema business to business.
Namun saja biayanya justru membengkak menjadi 7,97 miliar dollar AS.
“Tidak tau apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti saat ini sudah bengkak dua kali. Kondisi saat ini sudah berkebalikan dari tiga janji sebelumnya, serta sudah lebih mahal dari proposal yang diajukan oleh Jepang,” tegas Rachmat.
Menurutnya, dengan Indonesia tetap konsisten dengan business to business, maka pembengkakan itu diserahkan kepada 8 perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China, dimana 4 diantaranya merupakan BUMN dari Indonesia.
Pewarta: Lukman.
