Gorontalo, mimoza.tv – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merdeka, Imran Nento, Senin (2/3/2020) mendatangi kantor badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Kedatangannya ini tak lain adalah untuk mendesak BPK untuk melakukan audit khusus terhadap kegiatan Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Imran menilai, kegiatan tersebut justru terkesan hanya menyalurkan hobi saja, dan tidak memberikan efek bagi masyarakat dan daerah.
“Saya mencari aturannya di internet, tapi tidak ada undang undang yang mengatur soal itu (JWS), yang bisa menjadi rujukan Pemprov Gorontalo,” kata Imran, diwawancarai Senin (2/3/2020).
Bahkan kata dia, pihaknya juga sudah mengadakan konsultasi dengan staf ahli menteri, bahwa JWS perlu ada laporan ke Kemendagri dan BPK.
“Staf ahli menteri bilang, program JWS ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi kegiatannya menggunakan fasilitas negara. Makanya selain konsultasi, saya juga mendesak pihak BPK untuk melakukan audit khusus,” tegas Imran.
Bahkan dirinya menyelidiki, ternyata kegiatan JWS tersebut tidak melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. DPRD sendiri kata Imran merasa kaget jika ada program tersebut.
Jika memang JWS ini membantu Kementerian Pariwisata, kata dia, seharusnya dilakukan oleh satu dinas atau instansi saja, tidak perlu melibatkan beberapa dinas.
“Kalau sudah bicara SKPD, apalagi hal itu dipimpin oleh gubernur, berarti JWS adalah program resmi pemerintah. Tapi kenapa hal itu tidak masuk dalam pembahasan di sidang paripurna DPRD?” pungkasnya.(luk)
