Gorontalo, mimoza.tv – Isu tentang perombakan kabinet di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi Gorontalo hingga saat ini terus terdengar. Terkini, belum lama ini Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamkah Hendra Noer menyampaikan bawha pihaknya bakal melakukan perombakan OPD tersebut.
Pernyataan Hamkah tersebut ia nyatakan, menjawab pertanyaan salah satu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam sidang Paripurna ke 89 yang berlangsung di Aula DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (5/9/2022).
“Terkait dengan hal itu, kita telah melakukan identifikasi jabatan-jabatan yang kosong. Termasuk juga hal ini susdah kita sampaikan kepada Mendagri,” kata Hamka seperti yang mimoza.tv kutip dari Go-Pena.id.
Selain identifikasi, Hamka juga akan melakukan asesmen, yang tujuannya agar penempatan jabatan yang tidak sesuai itu dapat terhindarkan.
“Tujuannya agar hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat tentang penempatan orang yang tidak sesuai kompetensi dan profesionalisme harus berdasar pada data, dan kami akan melakukannya dengan teman-teman BKN Pusat,” tandasnya.
Jauh sebelumnya, desakan perombakan OPD di Pemprov Gorontalo juga datang dari Anggota LSM Yaphara, Rauf Abdul Aziz dan Anggota LSM Gerhana, Djabir Tangoi. Dalam kesempatan di dialog Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) keduanya meminta Penjagub Hamka untuk menevaluasi OPD-OPD tersebut.
Rauf menduga, OPD yang saat ini keadaannya seperti masih lebih loyalitas terhadap orang lain daripada ke Penjagub Hamka. Jangan sampai kata dia, ada gubernur bayangan, dan para perangkat ini tidak loyak ke Penjagub.
Setali tiga uang dengan Rauf, Djabir Tangoi juga menyampaikan, jika para SKPD bahkan Kepala Biro (Karo) itu tidak bisa diatur, maka masih banya SDM di Gorontalo ini yang bisa dan layak menggantikan mereka. Dirinya juga meminta Hamka untuk membubarkan Pokja barang dan jasa, yang dinilainya merupakan sarang korupsi.
Pewarta : Lukman.
