Gorontalo, mimoza.tv – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengancam akan memberikan sanksi kepada maskapai, jika tidak menerapkan keberagaman tarif untuk semua kelas masyarakat. Sanksi tersebut akan diatur dalam beleid baru mengenai tarif batas bawah dan batas atas akan diberlakukan hingga sub kelas.
“Saya maunya tidak memberlakukan (subclass) itu, tapi kalau terpaksa ya harus saya terapkan. Seperti di sekolah guru memberikan muridnya untuk bersikap, tapi kalau langgar aturan ya ditetapkan dengan aturan, kalau ga ada penaltinya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantornya, Jumat (5/4) dilansir dari CNNIndonesia.
Dalam tiket penerbangan, kode sub kelas terkait dengan batas berlakunya sebuah tiket. Biasanya, semakin lama masa berlaku tiket, seperti subclass Y yang memiliki masa berlaku tiga bulan, maka harganya akan semakin mahal. Sebenarnya, Kemenhub cenderung ingin memberikan kebebasan kepada maskapai dalam menentukan tarif.
Kebebasan diberikan sesuai aturan tarif batas bawah dan batas atas yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Selain itu, aturan tarif juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.(luk)
