GORONTALO, mimoza.tv – Perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 mulai membuka cerita lain di luar perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.
Salah satunya menyangkut belum lunasnya pembayaran tiket pesawat kepulangan atlet dan rombongan PON kepada salah satu perusahaan jasa perjalanan.
RN, pihak Travel Cahaya, mengungkapkan persoalan tersebut usai menjalani pemeriksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Gorontalo, Selasa (1/9/2026).
Menurut RN, pihak travel mendapat pesanan tiket dari KONI Provinsi Gorontalo untuk 202 orang menjelang pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut.
Total nilai perjalanan pergi-pulang tersebut, kata dia, berada di kisaran Rp2,2 miliar. Tiket mencakup perjalanan dari Gorontalo menuju lokasi PON serta perjalanan kembali ke Gorontalo.
“Sewaktu berangkat dari Gorontalo, semuanya menggunakan maskapai Garuda. Tetapi pulang dari PON, hanya sekitar 75 persen dari 202 penumpang itu yang menggunakan pesawat Garuda. Karena waktu itu memang semua penerbangan sedang penuh,” ujar RN.
Keberangkatan Dilunasi, Kepulangan Masih Tersisa
RN menjelaskan, pembayaran tiket dilakukan dengan mekanisme uang muka 30 persen.
Untuk perjalanan keberangkatan, pihak travel menerima uang muka terlebih dahulu. Setelah rombongan tiba di lokasi tujuan, pembayaran kemudian diselesaikan.
Persoalan pembayaran, menurut RN, justru terjadi pada tiket kepulangan.
Untuk perjalanan pulang, pihak travel kembali menerima uang muka sebesar 30 persen. Namun, sisa pembayaran 70 persen hingga kini disebut belum dilunasi.
“Untuk berangkat, DP 30 persen. Setelah sampai di sana, yang 70 persen dilunasi. Kemudian untuk pulang, kembali dibayar DP 30 persen. Yang 70 persen sampai sekarang belum dibayarkan,” kata RN.
Kondisi tersebut membuat pihak travel harus mencari solusi agar para atlet dan rombongan tetap dapat kembali ke Gorontalo.
RN mengaku sebagian biaya kepulangan akhirnya harus ditanggung terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya.
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil karena tidak tega melihat para atlet yang telah selesai mengikuti PON terlantar di daerah orang hanya karena persoalan tiket.
Ditagih, Mengaku Mendapat Makian
Setelah kepulangan rombongan, RN mengaku beberapa kali berupaya meminta pihak KONI menyelesaikan sisa pembayaran.
Namun, menurut dia, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pihak KONI, kata RN, hanya menyampaikan bahwa pembayaran akan diselesaikan.
RN bahkan mengaku pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan ketika mendatangi Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, AP.
“Waktu perkara ini mulai macet dan diusut, saya mendatangi Pak AP untuk meminta penyelesaian pembayaran. Tetapi hanya dikatakan akan dibayar. Malahan saya sempat dimaki-maki,” ujar RN.
Ia menyebut makian tersebut disampaikan menggunakan bahasa Gorontalo.
Namun, RN tidak menjelaskan secara rinci mengenai persoalan yang menjadi pemicu perdebatan tersebut.
Ketua KONI Juga Pernah Dihubungi
RN mengaku persoalan pembayaran tiket tersebut tidak hanya disampaikan kepada AP.
Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KONI Provinsi Gorontalo, FS, untuk meminta penyelesaian sisa pembayaran.
Menurut RN, jawaban yang diterimanya juga menyebut bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan.
“Waktu itu ada teman juga menyarankan bisa meminta bantuan melalui jalur DPRD. Bahkan sempat mendapat saran agar persoalan pembayaran ini disampaikan ke pihak Pemprov, bahkan dilaporkan ke Polda Gorontalo. Tetapi sampai saat ini saya belum sempat membuat laporannya,” katanya.
Travel Pertanyakan Klaim Tak Ada Kontrak
Persoalan lain muncul ketika RN mengaku mendapat pernyataan bahwa pihak KONI tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan travel yang digunakannya.
Pernyataan tersebut dipertanyakan RN karena menurutnya seluruh proses pemesanan dan pembayaran tiket telah berjalan, termasuk pembayaran uang muka dan pelunasan tiket keberangkatan.
“Kalau mereka bilang tidak ada kontrak, nyatanya atlet sudah selesai, sudah di sini (Gorontalo), ada pembayaran uang muka 30 persen, lalu pelunasan 70 persen untuk pemberangkatan, lalu uang muka 30 persen untuk pulang. Lalu sekarang mereka bilang tidak ada kontrak,” ujarnya.
RN menegaskan pihak travel telah menjalankan layanan sesuai kesepakatan yang mereka pahami dengan pihak KONI.
Diperiksa Kejati
Persoalan tiket tersebut kini mencuat bersamaan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo untuk PON XXI Aceh-Sumut.
Sebelumnya, Kejati Gorontalo telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni FS, AP, MAH, dan MAM.
Penyidik menyebut KONI Provinsi Gorontalo menerima dana hibah dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25,665 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16,65 miliar digunakan untuk persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut.
Dalam penyidikan, Kejati Gorontalo menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana, antara lain pengadaan barang dan jasa, perlengkapan atlet dan pelatih, konsumsi, extra fooding, akomodasi, serta bantuan kepada cabang olahraga untuk kegiatan try out.
Penyidik kemudian menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2,322 miliar.
Keempat tersangka telah ditahan untuk kepentingan proses penyidikan.
Sementara itu, RN diperiksa penyidik pada Selasa (1/9/2026). Keterangan mengenai persoalan tiket tersebut menjadi salah satu informasi yang kini berada dalam penanganan penyidik.
Meski demikian, belum ada penjelasan dari pihak KONI Provinsi Gorontalo mengenai tudingan sisa pembayaran tiket maupun klaim RN terkait hubungan kontraktual dengan pihak travel.
Karena itu, persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bagian dari kerugian negara dalam perkara yang telah ditetapkan tersangkanya.
Penulis: Lukman
