Yuk, Kenali 7 Kelompok dan 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Gorontalo, Mimoza.tv – Korupsi, yang diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, menjadi sorotan penting dalam hukum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Lebih lanjut, Undang-Undang 31/1999 dan perubahannya merinci 30 jenis tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori utama. Ketujuh kelompok tersebut mencakup kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Berikut adalah daftar 30 jenis tindak pidana korupsi yang tercakup dalam UU tersebut:

1. Menyuap pegawai negeri
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
3. Pegawai negeri menerima suap
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
5. Menyuap hakim
6. Menyuap advokat
7. Hakim dan advokat menerima suap
8. Hakim menerima suap
9. Advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain
17. Pemborong membuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK
25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis korupsi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas negara. Informasi ini diambil dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan yang akurat dan relevan.

*Dari berbagai sumber.