Gorontalo, mimoza.tv – Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten/ Kota dituntut harus punya inovasi program yang pro rakyat. Esensinya, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diendapkan di bank tapi digunakan untuk membiayai program yang berguna untuk daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Airlangga Hartarto, dari Kementrian Bidang Perekonomian.
“Kalau tidak ada proyek pasti disimpan, itu kan menjadi sisa. Kalau jadi sisa anggaran pasti anggaran ke depan dapat penalti,” ucap Hartanto seperti dikutif dari CNNIndonesia. com, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada Pemda yang menyimpan APBD hingga Rp 2 triliun di bank. Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa Pemda merasa lebih aman menyimpan uang APBD di bank daripada menggunakannya untuk kegiatan ekonomi di daerahnya atau masyarakat.
“Informasi dari Menteri Keuanganno lebih kurang dari Rp2 triliun itu disimpan di bank, jadi bukan untuk kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, ke rakyat,” sebutnya.
Fenomena ini, tambahnya, terjadi lantaran Pemda merasa takut untuk melakukan penyerapan anggaran atau membuat kegiatan untuk kepentingan yang menggunakan APBD. Akibatnya, penyerapan APBD sejumlah daerah berada di bawah 60 persen.
“Rasa ketakutan dari kepala daerah akhirnya tidak mampu, tidak berani mengeksekusi karena takut dengan pihak (keamanan). Akhirnya, mohon maaf kami melihat sejumlah penyerapan anggaran di daerah banyak yang hanya 60 persen, bahkan ada yang kurang,” tukasnya.
Di sisi lain, Ekonom Sulut Dr Joy Tulung menilai, larangan tersebut sangat tepat. Sehingga pemerintah daerah segera menggunakan APBD untuk belanja yang produktif dan pro rakyat.
Seperti membangun infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tentunya sesuai dengan yang dianggarkan, jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik disisa tahun ini maka dapat menstimulas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
” Itu bagus. Agar Pemprov maupun Pemprov semakin inovatif, ” tekannya. Msekipun, katanya, kita tidak biaa menyalahkan Pemda didaerah karena Manajemen Waktu dari pemerintah pusat juga harus diperbaiki.
Mengingat 3 bulan di awal tahun praktis Pemda menunggu DIPA dan kucuran, jadi saat itu realisasi hanya pengeluaran operasional pemerintah dan belanja rutin. Penyebab lainnya adalah ketakutan pemda yang takut mengambil keputusan karena kalau salah mengambil tindakan akan berujung dengan kesalahan administrasi yang berakibat tidak baik bagi pemda itu sendiri,” kucinya.
