Jakarta, mimoza.tv – Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa pemerintah harus tetap fokus pada pembangunan di daerah perbatasan, meskipun kondisi keuangan negara sedang tidak dalam keadaan yang longgar. “Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, DPR meminta kepada pemerintah agar pembangunan daerah perbatasan tidak kendor. Tetap gas pol,” kata Gobel, Kamis, 6 Juni 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rachmat Gobel memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 serta Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029. Acara yang berlangsung di gedung The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah, termasuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel menekankan sejumlah langkah agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar:
Efisiensi Anggaran: Memastikan anggaran digunakan seefisien mungkin untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
Optimalisasi Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar hasil pembangunan tetap maksimal.
Prioritas Pembangunan: Menjadikan pembangunan daerah perbatasan sebagai prioritas utama.
Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran: Menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah perbatasan tidak digunakan untuk keperluan lainnya.
“DPR sudah memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan daerah perbatasan. Karena itu, walau di tengah situasi yang berat, DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar,” ujar Gobel.
Gobel menambahkan bahwa daerah perbatasan sebelumnya dianggap sebagai wilayah belakang sehingga tidak mendapat perhatian yang cukup. Akibatnya, masyarakat di daerah perbatasan menjadi tertinggal dalam banyak hal seperti infrastruktur jalan, pendidikan, telekomunikasi, ekonomi, dan kesehatan. “Kita tidak boleh menganaktirikan mereka lagi. Sesusah apapun kondisi keuangan nasional, jangan mereka yang ditinggalkan,” tegasnya.
aleg Dapil Gorontalo itu juga memuji visi Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari pinggiran. Sebagai Ketua Timwas Perbatasan, ia telah mengunjungi berbagai daerah perbatasan seperti Aruk, Sambas, Kalbar; mengirim tim ke Motaain, Belu, NTT; dan berkunjung ke Papua Nugini untuk membahas pos lintas batas kedua negara. “Sudah ada kemajuan infrastruktur jalan, pasar, kesehatan, dan telekomunikasi di daerah-daerah perbatasan,” katanya.
Menurut Gobel, masyarakat daerah perbatasan memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia. Selama ini, kurangnya perhatian terhadap mereka membuat aktivitas masyarakat di daerah perbatasan sering beralih ke negara tetangga, baik untuk bekerja maupun berbelanja. “Ini tentu suatu kealpaan kita semua yang tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Pembangunan daerah perbatasan, kata Gobel, sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk ketahanan nasional. Kondisi pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang buruk, dan kesehatan yang tidak memadai dapat berdampak pada kriminalitas dan rasa kebangsaan. “Jangan sampai mereka lebih bangga terhadap kemajuan masyarakat dan wilayah tetangganya,” tegasnya.
Ke depan, Gobel berharap wilayah perbatasan dan masyarakat di daerah perbatasan dapat menjadi duta dan wajah Indonesia bagi negara-negara tetangga. “Walau mereka jauh dari pusat kota dan dari ibu kota, tapi mereka justru bisa menjadi juru bicara dan duta yang baik tentang Indonesia,” tutupnya. (rls/luk)
