Gorontalo, mimoza.tv – Polemik seputar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulutgo terus memanas. Pernyataan Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, yang menanggapi konferensi pers Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dinilai tidak substantif dan keluar konteks oleh Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud.
Dalam keterangannya pada Jumat (11/4), Hadi menyebut pernyataan Wali Kota Gorontalo merupakan bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menurutnya tidak menunjukkan itikad untuk memperjuangkan aspirasi para kepala daerah se-Gorontalo terkait keterwakilan daerah dalam jajaran Komisaris Bank Sulutgo.
“Yang disuarakan Wali Kota ini soal harga diri Gorontalo yang sepertinya tidak dihargai,” kata Hadi.
Hadi menambahkan, bahkan setelah seluruh kepala daerah di Gorontalo menyatakan mundur dari Bank Sulutgo, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi yang menunjukkan dukungan atas langkah tegas tersebut. Ia menilai sikap Pemprov adalah bentuk pembiaran terhadap aspirasi kolektif daerah.
Terkait tudingan Jubir Gubernur bahwa Wali Kota hanya mencari popularitas, Hadi membantah keras. “Wali Kota Gorontalo tidak membutuhkan popularitas. Sebagai politisi senior, beliau sudah sangat dikenal masyarakat. Dari anak-anak sampai orang tua tahu siapa Adhan Dambea,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil para kepala daerah adalah perjuangan untuk menjaga marwah dan martabat Gorontalo, bukan sekadar manuver politik.
“Ini bukan soal siapa duduk di komisaris, tapi soal bagaimana kita menjaga martabat orang Gorontalo di level regional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hadi menilai Jubir Gubernur tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai juru bicara. Ia menyayangkan pernyataan-pernyataan pribadi yang justru memperkeruh suasana.
“Jubir juga tidak paham soal tupoksinya. Apa yang disampaikan seharusnya mewakili sikap resmi Gubernur, bukan narasi pribadi yang malah mempermalukan institusi,” tegas Hadi.
Pernyataan makin tajam ketika Hadi menanggapi komentar Jubir yang menyerempet isu ijazah Gusnar Ismail. Ia menyebut hal itu sebagai upaya pengalihan isu yang tidak hanya tidak relevan, tapi juga menunjukkan kelemahan dalam berpikir.
“Kalau sampai bawa-bawa lagi soal ijazah, saya yakin Jubir Gubernur ini tidak hanya ngawur, tapi sudah kehilangan akal sehat. Ini bukan lagi debat intelektual—ini debat asal bunyi. Kalau bicara ijazah tapi konteksnya nggak nyambung, berarti dia lebih dungu dari orang dungu,” kata Hadi.
“Istilah ‘dungu’ bukan untuk menyerang pribadi, tapi untuk menggambarkan cara berpikir yang tumpul, tidak logis, dan tidak tahu konteks. Dan itulah yang dia tunjukkan,” lanjutnya.
Hadi mengingatkan, jabatan sebagai juru bicara seharusnya digunakan untuk menjembatani komunikasi resmi kepala daerah, bukan sekadar panggung menyuarakan opini pribadi.
“Kalau tidak bisa menjadi corong resmi Gubernur, lebih baik diam. Jangan mempermalukan Pemprov dengan pernyataan yang makin memperkeruh keadaan,” tutupnya.
Penulis: Lukman.
