JAKARTA, mimoza.tv – Penggunaan anggaran negara kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengalokasikan Rp5,7 miliar untuk layanan Zoom Meeting selama April hingga Desember 2026.
Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp633 juta per bulan, memicu perdebatan publik di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah.
Informasi pengadaan itu ramai diperbincangkan setelah data dari portal pengadaan nasional menampilkan pagu belanja lisensi konferensi virtual dengan nominal besar. Kritik pun bermunculan di media sosial.
“Di mana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?” tulis salah satu komentar warganet yang ramai dikutip.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa anggaran tersebut bukan sekadar untuk rapat internal, melainkan menopang kebutuhan koordinasi nasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan,” ujar Dadan.
Menurutnya, sistem konferensi video itu dikelola oleh pusat data BGN dengan kapasitas 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.
Seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pusat hingga kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah, disebut menggunakan fasilitas tersebut.
“Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu,” katanya.
BGN menilai infrastruktur komunikasi digital berskala besar menjadi elemen penting dalam menjaga keseragaman pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto di berbagai wilayah.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” tambah Dadan.
Meski demikian, besarnya anggaran tetap memunculkan pertanyaan soal proporsionalitas pengadaan.
Publik membandingkan nilai kontrak tersebut dengan harga layanan komersial Zoom yang secara umum jauh lebih rendah, meski belum tentu setara dengan skala enterprise nasional yang dibutuhkan lembaga pemerintah.
Perdebatan ini memperlihatkan bahwa di tengah tuntutan efisiensi, setiap belanja negara—termasuk infrastruktur digital—kini berada dalam pengawasan publik yang semakin ketat.
Lebih dari sekadar soal aplikasi rapat daring, polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan rasionalitas penggunaan anggaran tetap menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Penulis: Lukman.
