BONE BOLANGO, mimoza.tv — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bone Bolango meminta perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi ruang penyesuaian angka anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menjelang pengesahan APBD Perubahan 2026 pada Kamis (24/9/2026), Fraksi NasDem menyoroti sedikitnya tiga persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, yakni pemenuhan hak tenaga PPPK paruh waktu, penanganan sampah, serta keberadaan 3.025 anak yang tidak bersekolah.
Terkait tenaga PPPK paruh waktu, NasDem meminta pemerintah daerah memastikan gaji, honor dan insentif bagi mereka yang telah bekerja tidak kembali menjadi persoalan yang tertunda.
Fraksi NasDem mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menata kembali prioritas belanja dengan mendahulukan kewajiban kepada mereka yang telah menjalankan tugas, tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Keringat pekerja tidak boleh menjadi kewajiban yang ditunda,” tegas Fraksi NasDem dalam pandangannya.
NasDem menilai pemerintah tidak semestinya menuntut pekerja menjalankan tanggung jawab pelayanan publik secara penuh, sementara hak mereka justru belum dipenuhi secara memadai.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa sebelumnya meminta OPD memastikan seluruh kebutuhan wajib, termasuk hak aparatur, terakomodasi dalam APBD Perubahan.
Persampahan Jangan Lagi Reaktif
Selain hak tenaga kerja, Fraksi NasDem menyoroti persoalan persampahan. Cakupan layanan persampahan yang disebut baru sekitar 48,52 persen dinilai menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
NasDem meminta penanganan sampah tidak lagi dilakukan secara reaktif—sampah menumpuk, kemudian diangkut, lalu kembali menumpuk.
Pemerintah daerah, menurut fraksi tersebut, perlu memiliki peta jalan yang jelas dan terukur, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan TPS3R hingga TPA.
“Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak janji dan kajian tentang sampah. Rakyat membutuhkan sistem yang bekerja dan lingkungan yang bersih,” demikian pandangan Fraksi NasDem.
3.025 Anak Tak Sekolah
Sorotan berikutnya menyasar sektor pendidikan.
Fraksi NasDem menilai angka 3.025 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bone Bolango bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan menunjukkan masih adanya ribuan anak yang membutuhkan intervensi pemerintah.
NasDem meminta pemerintah tidak berhenti pada pendataan, tetapi memastikan anak-anak tersebut memiliki jalan untuk kembali memperoleh pendidikan.
Jalur yang ditempuh, menurut fraksi tersebut, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan maupun intervensi sosial.
Pemerintah Bone Bolango sendiri sebelumnya telah mengakui persoalan anak tidak sekolah masih menjadi perhatian. Pada Juli 2026, Pemkab Bone Bolango meminta dilakukan identifikasi dan pendataan di lapangan agar anak usia sekolah dapat kembali mengikuti pendidikan.
Bagi Fraksi NasDem, persoalan tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan anggaran.
“Bagi Fraksi NasDem, APBD harus menjadi bukti keberpihakan: hak pekerja dipenuhi, lingkungan dibenahi, dan masa depan anak diselamatkan.”
Pandangan tersebut disampaikan menjelang pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bone Bolango 2026. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penyesuaian target pendapatan dari sekitar Rp906 miliar menjadi Rp864,6 miliar, sementara belanja daerah disesuaikan menjadi sekitar Rp847,9 miliar. (rls/luk)
