GORONTALO, mimoza.tv — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, turut menyasar seorang pengusaha yang diamankan di wilayah Gorontalo.
Pengusaha tersebut merupakan satu dari 14 orang yang diamankan KPK dalam operasi yang berlangsung pada Senin (21/9/2026).
Di kutip dari beberapa sumber, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 14 orang tersebut diamankan di tiga wilayah. Lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, delapan orang di wilayah Sulawesi Utara, serta satu orang lainnya di Gorontalo.
“Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026).
KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut yang berhubungan dengan sejumlah proyek.
Salah satu proyek yang menjadi fokus penindakan adalah pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.
Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Sebagian barang bukti tersebut diamankan dari rangkaian penindakan di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Namun, hingga keterangan KPK pada Senin malam, lembaga antirasuah belum membeberkan identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan, termasuk pengusaha yang ditangkap di Gorontalo.
KPK juga belum mengumumkan status hukum masing-masing pihak. Mereka masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan keterkaitan masing-masing dengan perkara yang sedang diselidiki.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Konstruksi perkara dan identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dijadwalkan disampaikan KPK setelah proses pemeriksaan dan ekspose perkara.
Dengan demikian, keterlibatan pengusaha asal Gorontalo tersebut dalam perkara masih harus menunggu penjelasan resmi KPK mengenai peran, hubungan dengan proyek yang diselidiki, serta status hukumnya.
Penulis: Lukman
