Ada satu kebiasaan yang belakangan makin mudah kita temui di ruang digital: orang begitu cepat menghakimi orang lain.
Cukup sebuah video.
Sebuah foto.
Sebuah tangkapan layar.
Atau cerita dari satu sisi.
Setelah itu, vonis pun bermunculan.
Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang pantas dihujat, bahkan siapa yang layak dipermalukan.
Tidak perlu ruang sidang. Tidak perlu pemeriksaan saksi. Tidak perlu mendengar penjelasan dari orang yang dituduh.
Cukup jempol.
Klik.
Bagikan.
Selesai.
Begitulah kadang ruang digital bekerja.
Yang lebih mengkhawatirkan, semakin ramai sebuah tuduhan, semakin banyak pula orang menganggapnya sebagai kebenaran.
Seolah-olah jumlah komentar bisa menggantikan bukti.
Seolah-olah jutaan tayangan bisa menjadi alat pembuktian.
Padahal, viral hanya berarti banyak orang melihat. Bukan berarti apa yang mereka lihat otomatis benar.
Ini yang sering kita lupakan.
Media sosial memang memberi siapa saja ruang untuk berbicara. Itu hal yang baik. Masyarakat punya kesempatan menyampaikan kritik, mengungkap persoalan, bahkan mengawasi kekuasaan.
Tetapi kebebasan berbicara tidak datang sendirian.
Ada tanggung jawab yang mengikutinya.
Masalahnya, di ruang digital, kita sering menikmati hak untuk berbicara tetapi lupa bahwa setiap kata juga punya akibat.
Menuduh itu gampang.
Memastikan kebenarannya yang susah.
Mengunggah hanya butuh beberapa detik.
Memulihkan nama baik seseorang yang sudah terlanjur dihancurkan oleh unggahan itu bisa bertahun-tahun.
Di sinilah persoalannya.
Ruang digital kadang bukan lagi tempat mencari kebenaran, tetapi tempat mencari siapa yang akan menjadi sasaran kemarahan.
Seseorang cukup disebut.
Lalu komentar berdatangan.
Ada yang menghujat.
Ada yang menambahkan cerita.
Ada yang ikut-ikutan menyimpulkan.
Padahal belum tentu mereka tahu persoalan sebenarnya.
Bahkan mungkin tidak mengenal orang yang sedang mereka hakimi.
Yang mereka tahu hanya apa yang muncul di layar.
Ironisnya, orang yang meminta bukti justru kadang dianggap membela pihak yang dituduh.
“Kenapa harus diklarifikasi?”
“Sudah jelas.”
“Videonya ada.”
“Semua orang juga sudah tahu.”
Pertanyaannya: sejak kapan “semua orang tahu” menjadi bukti?
Sejak kapan sebuah potongan video otomatis menjelaskan seluruh kejadian?
Dan sejak kapan seseorang kehilangan hak untuk memberikan penjelasan hanya karena namanya sudah ramai di media sosial?
Kalau logika seperti ini terus dipelihara, kita sedang membangun pengadilan yang aneh.
Hakimnya adalah kerumunan.
Persidangannya berlangsung di kolom komentar.
Bukti-buktinya potongan informasi.
Vonisnya dibuat berdasarkan emosi.
Hukumannya?
Bisa berupa rusaknya nama baik seseorang.
Dan yang paling ironis, orang-orang yang menjatuhkan vonis itu biasanya tidak ikut menanggung akibatnya.
Mereka cukup mengetik.
Lalu pergi.
Sementara orang yang namanya disebut harus menghadapi akibatnya.
Keluarga ikut membaca.
Teman ikut bertanya.
Pekerjaan bisa terganggu.
Nama baik bisa rusak.
Lalu kalau ternyata informasi itu keliru?
Sering kali selesai begitu saja.
Unggahan dihapus.
Akun beralih membahas isu lain.
Tidak ada permintaan maaf.
Tidak ada koreksi.
Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
Padahal jejak digital tidak sesederhana itu.
Karena itu, kita perlu membedakan antara kritik dan penghakiman.
Kritik mempertanyakan.
Penghakiman menyimpulkan.
Kritik membuka ruang untuk jawaban.
Penghakiman menutup ruang pembelaan.
Kritik meminta bukti.
Penghakiman sering kali justru lahir sebelum bukti lengkap tersedia.
Kita tentu tidak sedang mengatakan masyarakat harus diam.
Tidak.
Kritik harus tetap hidup.
Kekuasaan harus tetap diawasi.
Pejabat publik harus tetap bisa dikritik.
Institusi harus tetap bisa dipertanyakan.
Ketika ada dugaan pelanggaran, masyarakat berhak mengetahuinya.
Tetapi ada perbedaan besar antara mengatakan, “Ini harus diperiksa,” dengan mengatakan, “Dia pasti bersalah.”
Yang pertama adalah sikap kritis.
Yang kedua sudah menjadi vonis.
Dan kalau kita ingin ruang digital tetap sehat, mungkin yang perlu kita latih bukan hanya keberanian untuk berbicara.
Tetapi juga keberanian untuk menahan diri.
Berani mengatakan, “Saya belum tahu.”
Berani menunggu klarifikasi.
Berani membedakan fakta dengan opini.
Berani mengakui kalau informasi yang kita bagikan ternyata keliru.
Sayangnya, kalimat “saya belum tahu” memang tidak menarik untuk menjadi viral.
Tidak menghasilkan keributan.
Tidak membuat kolom komentar panas.
Tetapi justru di situlah akal sehat bekerja.
Sebab tidak semua yang viral layak dipercaya.
Tidak semua yang ramai layak diikuti.
Dan tidak semua orang yang dituduh layak langsung dianggap bersalah.
Kita boleh keras dalam mengkritik.
Tetapi jangan sampai kerasnya kritik membuat kita kehilangan rasa adil.
Kita boleh marah.
Tetapi jangan sampai kemarahan membuat kita merasa berhak menghukum orang lain.
Sebab hari ini mungkin kita sedang berdiri di antara kerumunan yang ikut menghakimi.
Besok, bisa saja nama kita yang muncul di layar.
Pada saat itu, mungkin kita baru sadar bahwa satu unggahan yang dibuat dalam hitungan detik bisa meninggalkan luka yang jauh lebih lama.
Jadi, sebelum jempol kembali menekan tombol “bagikan”, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri sendiri:
Benarkah ini fakta, atau saya hanya sedang ikut-ikutan menghakimi?
Karena pada akhirnya, jempol memang bisa membuat seseorang viral.
Tetapi jempol tidak pernah diberi kewenangan untuk menjadi hakim.
Menurut ngoni bagaimana?
