GORONTALO, mimoza.tv – Persoalan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sipatana belum benar-benar selesai. Di tengah kesepakatan damai yang sebelumnya diinisiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Yamin Hiola justru mengajukan surat keberatan kepada gubernur.
Keberatan itu mendapat sorotan tajam dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD). Mereka meminta Gubernur Gorontalo tidak mengabaikan keberatan Yamin, terlebih karena muncul persoalan mengenai kondisi kesehatannya saat kesepakatan dibuat.
Arief dari AMMPD menilai, keberadaan dokumen yang telah ditandatangani tidak serta-merta menutup persoalan, apalagi jika terdapat alasan kuat untuk mempertanyakan proses di balik penandatanganan tersebut.
“Jangankan surat kesepakatan, BAP saya yang sudah ditandatangani pun bisa dibatalkan jika alasannya berkaitan dengan kondisi kesehatan seperti yang dialami Yamin,” kata Arief.
Pernyataan itu menjadi kritik terhadap cara pemerintah menyikapi persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bagi AMMPD, pemerintah tidak cukup hanya menunjuk pada adanya kesepakatan, sementara keberatan salah satu pihak belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
Kondisi kesehatan Yamin menjadi salah satu hal yang perlu ditelaah. Jika benar gangguan pendengaran dan penglihatannya memengaruhi kemampuan memahami isi kesepakatan, keadaan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai persoalan sepele.
Namun, kondisi kesehatan itu juga perlu diperiksa berdasarkan bukti dan kaitannya dengan proses penandatanganan. Dengan demikian, keberatan Yamin dapat dinilai secara objektif, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.
AMMPD mendesak gubernur menerima dan mengabulkan surat keberatan Yamin. Mereka juga meminta pemerintah segera merealisasikan pembayaran sisa uang yang disebut masih menjadi hak Yamin.
Menurut AMMPD, persoalan yang telah bertahun-tahun bergulir tidak seharusnya terus dibiarkan tanpa kepastian. Pemerintah perlu memberikan jawaban yang jelas, baik mengenai keberatan atas kesepakatan maupun penyelesaian pembayaran tersebut.
Sorotan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Kesepakatan semestinya menjadi jalan keluar, bukan justru menyisakan persoalan baru.
Kini, yang ditunggu adalah sikap Gubernur Gorontalo. Apakah keberatan Yamin akan ditelaah secara serius dan ditindaklanjuti, atau persoalan ini kembali berlarut-larut di tengah dokumen kesepakatan yang dipersoalkan?
Penulis: Lukman
