GORONTALO, mimoza.tv — Bank Indonesia (BI) optimistis inflasi Provinsi Gorontalo masih dapat dikendalikan hingga akhir 2026. Namun, di tengah dampak kemarau dan ancaman El Niño, ketersediaan cabai dan beras menjadi dua hal yang perlu mendapat perhatian, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan peluang penurunan inflasi masih terbuka apabila prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai datangnya hujan pada November terealisasi dan upaya pengendalian harga berjalan efektif.
Menurut Bambang, penurunan harga cabai, meski belum kembali ke tingkat normal, dapat membantu menekan inflasi pada November. Dampaknya diharapkan mengurangi akumulasi inflasi yang tercatat sepanjang tahun berjalan.
“Kalau prediksi BMKG tidak meleset dan hujan turun pada November, kemudian strategi TPID berhasil menurunkan harga cabai, kondisi ini bisa mendorong deflasi pada November,” ujarnya dalam kegiatan Ngopi Bareng Insan Media (PIRAMIDA), yang digelar di Ruang Rapat Otanaha, Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Rabu (28/10/2026).
Bambang mengatakan, BI berharap inflasi Gorontalo hingga akhir 2026 dapat dijaga pada kisaran maksimal 3,5 persen. Harapan tersebut didukung oleh prediksi hujan yang mulai turun pada November, potensi penurunan harga cabai, serta efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan TPID.
Namun, upaya tersebut membutuhkan kerja keras, terutama untuk mengendalikan harga pangan yang rentan mengalami kenaikan akibat perubahan cuaca dan meningkatnya permintaan.
Berdasarkan data yang disampaikan BI, inflasi tahunan Gorontalo pada September 2026 tercatat sebesar 5,46 persen. Sementara itu, inflasi kumulatif sejak Januari hingga September mencapai 4,44 persen. Cabai rawit menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada September, dengan andil 1,46 poin persentase.
Bagi Bambang, tantangan pengendalian harga bukan hanya soal menjaga pasokan, tetapi juga mendorong masyarakat agar bersedia mengonsumsi bahan pangan alternatif yang tersedia dari luar daerah.
Ia mengakui, mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat bukan perkara mudah. Meski demikian, diversifikasi pangan dinilai perlu dilakukan sembari menjaga ketersediaan komoditas lain yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
“Merubah selera itu tidak gampang. Tetapi ini perlu kita dorong, sambil tetap menjaga komoditas-komoditas lainnya,” katanya.
Beras juga perlu diwaspadai
Selain cabai, ketersediaan beras menjadi perhatian BI menjelang periode peningkatan permintaan pada akhir tahun.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro, mengatakan pemerintah daerah dan BI telah beberapa kali membahas pentingnya menjaga pasokan beras. Menurutnya, gangguan ketersediaan beras dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan sejumlah komoditas pangan lainnya.
“Kami beberapa kali diskusi dengan Pemda dan disampaikan bahwa beras ini perlu dijaga ketersediaannya. Sebab jika tidak, maka efeknya lebih besar dari pangan lain,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut menjadi relevan karena kebutuhan pangan diperkirakan meningkat menjelang Nataru. Sejumlah komoditas, seperti bawang merah, daging ayam, cabai, dan bahan pangan lainnya, berpotensi mengalami tekanan permintaan.
Kondisi ini menuntut antisipasi sejak dini, terutama apabila pasokan belum sepenuhnya pulih akibat kemarau. Sebab, kenaikan permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan barang dapat menambah tekanan terhadap harga di pasar.
Untuk menghadapi risiko tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K.
Strategi pertama adalah Keterjangkauan Harga, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan bantuan pangan.
Kedua, Ketersediaan Pasokan, yang dilakukan melalui gerakan menanam atau Agro Mopomulo di halaman rumah, perluasan kerja sama antardaerah (KAD), serta dukungan sarana produksi pertanian.
Ketiga, Kelancaran Distribusi, termasuk memfasilitasi penyaluran pangan dari daerah yang memiliki surplus ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Adapun strategi keempat adalah Komunikasi Efektif, melalui koordinasi TPID, rapat tingkat tinggi atau High Level Meeting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Penguatan strategi ini sebelumnya turut dibahas dalam forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) pada 23 Oktober 2026 di Makassar. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketersediaan pangan, konektivitas distribusi, dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia.
BI Gorontalo juga menjadikan capaian TPID pada 2025, yang memperoleh pengakuan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam TPID Awards 2026, sebagai modal untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi berikutnya.
BI bersama TPID mengarahkan antisipasi pada kecukupan stok komoditas strategis, perkembangan harga, serta kelancaran distribusi menjelang Nataru. Langkah serupa juga mulai diperkuat untuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2027.
BI juga mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan bahan pangan alternatif yang tersedia. Pedagang serta distributor juga diharapkan menjaga kewajaran harga agar tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan.
Penulis: Lukman
