Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
(Founder The Gorontalo Institute)
Generasi muda telah menjadi kekuatan penting dalam politik elektoral Gorontalo, tetapi belum tentu menjadi kelompok yang paling menentukan dalam pembentukan kepemimpinan politik daerah. Berdasarkan daftar pemilih sementara Pilkada 2024, pemilih milenial dan Gen Z mencapai sekitar 61 persen dari keseluruhan pemilih. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa kompetisi politik lokal semakin bergantung pada dukungan generasi muda, sementara akses mereka terhadap pusat pengambilan keputusan masih perlu diperiksa lebih jauh.
Selama beberapa pemilihan terakhir, partai politik semakin aktif membangun jaringan kepemudaan. Organisasi sayap dikembangkan, kader muda dilibatkan dalam kampanye, dan komunikasi politik diarahkan pada kelompok pemilih yang lebih akrab dengan teknologi digital. Namun, meningkatnya perhatian terhadap generasi muda belum cukup untuk menjelaskan apakah partai politik telah berhasil membentuk pemimpin baru melalui proses kaderisasi yang terstruktur.
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan perkembangan organisasi kepemudaan di luar partai. Organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, komunitas profesional, serta organisasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) juga menjadi ruang pembentukan jaringan dan kepemimpinan. Bahkan, terdapat kecenderungan yang patut diuji bahwa jalur organisasi pengusaha semakin mempunyai keunggulan dalam mengantarkan anggotanya menuju kompetisi politik lokal karena kemampuan mengakses dan mengelola sumber daya.
Dengan demikian, persoalan regenerasi politik Gorontalo tidak cukup dijelaskan melalui usia pemilih atau keberadaan organisasi sayap partai. Persoalan yang lebih menentukan adalah institusi mana yang sesungguhnya menghasilkan elite baru, bagaimana proses pembentukannya, dan sumber daya apa yang memungkinkan mereka memasuki arena kekuasaan.
Organisasi Pemuda dan Keterbatasan Kaderisasi Partai
Hampir seluruh partai politik mempunyai perangkat organisasi untuk menjangkau generasi muda. Golkar memiliki AMPG, AMPI, dan jaringan Beringin Muda; NasDem mempunyai Garda Pemuda NasDem; Gerindra memiliki Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan Elnino Centee; sedangkan PDI Perjuangan mengembangkan Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia, dan Repdem. PAN mempunyai Barisan Muda PAN, PKB memiliki Garda Bangsa dan Gemasaba, PKS mengembangkan jaringan kaderisasi seperti Gema Keadilan, Demokrat mempunyai organisasi kader muda, sementara PPP memiliki Gerakan Pemuda Ka’bah, Angkatan Muda Ka’bah, dan Gerakan Muda Pembangunan Indonesia.
Keberadaan organisasi-organisasi tersebut memperlihatkan tersedianya perangkat kelembagaan untuk membangun regenerasi politik. Akan tetapi, aktivitas dan keberadaan struktur organisasi tidak dapat langsung disamakan dengan keberhasilan kaderisasi. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menghasilkan kader yang memperoleh promosi, terlibat dalam pengambilan keputusan, mendapatkan pencalonan, dan akhirnya menjalankan tanggung jawab publik.
Pertanyaan yang perlu diajukan kepada seluruh partai politik di Gorontalo adalah berapa banyak alumni organisasi pemudanya yang berhasil menjadi anggota DPRD, kepala daerah, atau pengurus inti partai. Berapa banyak yang memperoleh pencalonan melalui proses pembinaan yang berjenjang, dan berapa banyak yang justru baru bergabung setelah memiliki modal politik, jaringan sosial, atau popularitas? Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan keberhasilan kaderisasi dari keberhasilan merekrut elite yang sudah terbentuk.
Dalam perspektif representasi politik, persoalan ini berkaitan dengan perbedaan antara kehadiran simbolik dan kewenangan substantif. Gagasan Gayatri Chakravorty Spivak mengenai persoalan keterwakilan membantu menjelaskan bahwa kehadiran suatu kelompok dalam struktur tidak otomatis membuat kepentingannya menentukan keputusan. Dalam konteks politik kepemudaan, organisasi sayap dapat menjadi representasi generasional tanpa mempunyai pengaruh berarti terhadap distribusi kekuasaan di dalam partai.
Kondisi tersebut juga perlu dibaca melalui perkembangan pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda Gorontalo turun dari 57,83 pada 2023 menjadi 56,17 pada 2024, sementara domain partisipasi dan kepemimpinan menurun dari 50 menjadi 46,67. Meskipun indeks ini tidak secara khusus mengukur kaderisasi partai, penurunan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya kekuatan elektoral generasi muda belum dengan sendirinya diikuti penguatan kualitas partisipasi dan kepemimpinan.
Pergeseran Arena Produksi Elite
Partai politik bukan satu-satunya institusi yang membentuk calon pemimpin daerah. Di luar partai terdapat organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, KAMMI, LMND dan organisasi mahasiswa lainnya yang mempunyai sejarah panjang dalam pembentukan kepemimpinan, pendidikan politik, dan mobilisasi sosial. Organisasi kepemudaan seperti KNPI, Pemuda Pancasila, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI, Pemuda Katolik, dan berbagai organisasi berbasis komunitas juga menyediakan ruang pengembangan jaringan, pengalaman organisasi, serta kemampuan mengelola kepentingan kolektif.
Organisasi-organisasi tersebut memiliki karakter pembentukan elite yang berbeda. Organisasi mahasiswa umumnya mengembangkan kapasitas argumentasi, kepemimpinan, advokasi, dan pengorganisasian. Organisasi kemasyarakatan membangun jaringan sosial, legitimasi komunitas, dan pengalaman mengelola hubungan antarkelompok. Sementara organisasi pengusaha mempunyai keunggulan yang lebih langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi, jaringan bisnis, serta hubungan dengan institusi pemerintahan.
Perbedaan tersebut menjadi penting ketika struktur kompetisi politik lokal semakin menuntut kemampuan pembiayaan, pengorganisasian, dan pemeliharaan jaringan. Dalam keadaan demikian, pengalaman organisasi saja tidak selalu cukup untuk mengantarkan seseorang memasuki arena elektoral. Kapasitas mengelola sumber daya menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan apakah seseorang mampu membangun pencalonan yang kompetitif.
Di sinilah HIPMI dan KADIN memperoleh relevansi politik yang semakin besar. HIPMI menyediakan ruang pengembangan jejaring pengusaha muda, sedangkan KADIN mempertemukan kepentingan dunia usaha lintas sektor dan skala perusahaan. Keduanya mempunyai fungsi kelembagaan yang berbeda, tetapi sama-sama dapat membentuk pengalaman negosiasi, kepemimpinan organisasi, pengelolaan usaha, dan hubungan dengan pemangku kepentingan ekonomi.
Kecenderungan yang perlu diuji di Gorontalo adalah apakah organisasi pengusaha semakin berperan sebagai jalur produksi elite politik dibandingkan organisasi pemuda partai. Hipotesis ini mempunyai dasar analitis karena organisasi pengusaha memungkinkan anggotanya mengembangkan tiga jenis modal sekaligus: modal ekonomi melalui penguasaan dan pengelolaan usaha, modal sosial melalui jaringan antarpengusaha dan institusi, serta modal politik potensial melalui kemampuan membangun hubungan dengan aktor pemerintahan dan partai.
Dalam kerangka Pierre Bourdieu, modal ekonomi, sosial, dan simbolik dapat saling dikonversi ketika seseorang berpindah dari satu arena ke arena lainnya. Reputasi sebagai pengusaha, kepemimpinan organisasi bisnis, dan kemampuan mengelola jaringan dapat menjadi sumber legitimasi sekaligus daya tawar dalam proses pencalonan politik. Namun, konversi tersebut tidak berlangsung otomatis karena tetap dipengaruhi struktur partai, hubungan elite, dukungan masyarakat, dan kondisi kompetisi elektoral.
Perbedaan utama antara organisasi pemuda partai dan organisasi pengusaha terletak pada jenis sumber daya yang dapat dikembangkan anggotanya. Organisasi sayap partai menyediakan akses terhadap pengalaman elektoral dan struktur politik, tetapi kewenangan serta sumber dayanya sering bergantung pada kepemimpinan partai induk. Sebaliknya, sebagian anggota organisasi pengusaha dapat memiliki basis ekonomi dan jaringan yang relatif mandiri sehingga mempunyai posisi tawar lebih kuat ketika memasuki proses rekrutmen politik.
Keadaan ini dapat menghasilkan perubahan dalam mekanisme seleksi elite lokal. Partai yang belum mampu membangun kader dengan kapasitas organisasi, dukungan sosial, dan sumber daya yang memadai mungkin lebih memilih merekrut tokoh dari luar struktur kaderisasinya. Organisasi pengusaha kemudian menjadi salah satu tempat partai menemukan figur yang dianggap mempunyai kemampuan membiayai kontestasi, mengelola jaringan, dan membangun dukungan.
Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta bahwa HIPMI atau KADIN telah menjadi jalur dominan produksi elite Gorontalo. Kesimpulan demikian memerlukan pemetaan riwayat organisasi kepala daerah, anggota legislatif, dan pengurus inti partai, termasuk urutan keanggotaan serta jalur pencalonan mereka. Yang dapat dikemukakan saat ini adalah adanya mekanisme yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa pengalaman organisasi pengusaha dapat memberikan keuntungan dalam kompetisi politik lokal.
Persoalan berikutnya menyangkut konsekuensi demokratis dari perubahan tersebut. Apabila kemampuan mengelola sumber daya ekonomi semakin menentukan akses terhadap pencalonan, maka kesempatan memasuki kekuasaan berisiko menjadi tidak seimbang. Pemuda yang mempunyai kapasitas intelektual, pengalaman advokasi, dan legitimasi sosial, tetapi tidak memiliki dukungan ekonomi, dapat menghadapi hambatan lebih besar dibandingkan mereka yang telah mempunyai jaringan bisnis dan sumber daya finansial.
Pada titik ini, regenerasi politik dapat berlangsung secara demografis tanpa menghasilkan keterbukaan sosial. Wajah elite mungkin menjadi lebih muda, tetapi mekanisme seleksinya tetap mengutamakan kepemilikan modal dan kedekatan dengan pusat sumber daya. Demokrasi kemudian menghadapi persoalan bukan hanya siapa yang mewakili generasi muda, melainkan kelompok sosial mana di dalam generasi tersebut yang mempunyai kesempatan memperoleh kekuasaan.
Membuka Kembali Jalur Kepemimpinan
Perubahan struktur produksi elite menuntut pembenahan kaderisasi partai politik. Organisasi sayap pemuda harus memperoleh fungsi yang lebih jelas dalam pembentukan kapasitas, promosi kepemimpinan, dan penyusunan kebijakan. Partai tidak cukup mengandalkan kemampuan organisasi pemudanya mengumpulkan massa atau mengelola komunikasi digital, tetapi perlu membuka jalur pencalonan yang memungkinkan kader berprestasi bersaing tanpa sepenuhnya bergantung pada kekuatan ekonomi pribadi.
Pembenahan tersebut perlu disertai evaluasi terhadap asal-usul elite yang berhasil memperoleh jabatan. Setiap partai dapat menelusuri berapa banyak pemimpin yang dilahirkan melalui organisasi pemudanya, berapa yang berasal dari organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan, serta berapa yang direkrut dari jaringan pengusaha atau institusi lain. Penelusuran demikian akan memperlihatkan apakah partai berfungsi sebagai lembaga kaderisasi atau semakin bergantung pada pasokan elite dari luar.
Organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan juga perlu memperbarui pendekatannya terhadap pembentukan kepemimpinan. Kapasitas advokasi dan pendidikan politik harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan, anggaran publik, pembangunan ekonomi, serta kemampuan mengelola organisasi dan sumber daya secara akuntabel. Dengan demikian, pengalaman gerakan sosial dapat berkembang menjadi kapasitas kepemimpinan publik tanpa harus kehilangan independensinya.
Sementara itu, HIPMI dan KADIN mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar pengembangan kepemimpinan ekonomi tidak semata menjadi jalur menuju kekuasaan politik. Pengalaman dunia usaha seharusnya membentuk kapasitas pengelolaan, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan integritas. Hubungan antara bisnis dan politik memerlukan batas kepentingan yang jelas agar akses terhadap jabatan publik tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak semestinya.
Menjelang Pemilu Nasional tahun 2029 dan Pemilu Lokal serta Pilkada tahun 2031, pertanyaan mengenai regenerasi politik Gorontalo perlu diarahkan pada kualitas mekanisme seleksi elite. Apakah partai memberi kesempatan yang setara kepada kader dari organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda partai, dan organisasi pengusaha? Ataukah kemampuan mengakses sumber daya semakin menjadi penentu utama siapa yang dapat memasuki arena pencalonan?
Pertanyaan tersebut mempunyai konsekuensi jangka panjang. Menuju satu abad Gorontalo pada 2042, daerah ini membutuhkan generasi pemimpin yang tidak hanya mempunyai kemampuan memenangkan pemilihan, tetapi juga memahami pembangunan, mampu mengelola sumber daya publik, dan memiliki integritas dalam menggunakan kekuasaan.
Regenerasi politik tidak dapat dinilai hanya dari bertambahnya jumlah elite berusia muda. Ukuran yang lebih menentukan adalah keterbukaan jalur menuju kekuasaan, kualitas institusi yang membentuk mereka, dan kemampuan para pemimpin tersebut menghasilkan manfaat publik.
Apabila organisasi pengusaha semakin unggul sebagai jalur produksi elite, partai politik perlu menjadikannya bahan evaluasi terhadap kualitas kaderisasinya sendiri. Sebab, ketika kemampuan mengelola sumber daya lebih menentukan daripada proses pembentukan kepemimpinan, politik berisiko berubah menjadi arena seleksi berdasarkan kepemilikan modal, bukan terutama berdasarkan kapasitas dan pengabdian.
Tantangan Gorontalo bukan memilih antara kader partai, aktivis organisasi, atau pengusaha sebagai calon pemimpin. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap jalur menghasilkan pemimpin yang kompeten, memperoleh kesempatan melalui mekanisme yang adil, dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat.
