GORONTALO, mimoza.tv – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Namun, dari daftar nama yang diajukan, tidak ditemukan nama dua anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo.
Keduanya adalah Rusli Habibie dari Partai Golkar dan Elnino M. Husein Mohi dari Partai Gerindra. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Sementara itu, satu kursi lainnya yang sebelumnya ditempati Rachmat Gobel dari Partai NasDem masih belum terisi setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada 10 Juli 2026. Hingga kini, belum ada anggota pengganti melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Dengan demikian, dari tiga kursi DPR RI yang dialokasikan untuk Dapil Gorontalo, saat ini terdapat dua anggota yang masih menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Senayan.
Secara nasional, usulan HMP disampaikan dalam pertemuan perwakilan delapan fraksi dengan pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi VIII, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota yang membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan penggunaan HMP.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan.
Sebaran pengusul berasal dari delapan fraksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota. Berikut rincian jumlah pengusul dari masing-masing fraksi:
- PKS: 28 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- Demokrat: 18 anggota
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- PAN: 1 anggota
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi alasan utama pengajuan hak tersebut. Para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikannya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945, khususnya mengenai persyaratan sebagai Wakil Presiden.
PKS juga menyinggung dugaan perbuatan tercela yang dinilai bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai putusan MK dan MA telah memunculkan persoalan mengenai legitimasi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Ahmad Doli.
Dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin mengatakan polemik tersebut perlu segera mendapatkan penyelesaian agar tidak terus menyita perhatian dan energi politik yang seharusnya dapat diarahkan pada persoalan masyarakat.
Ia menyebut penggunaan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR yang prosesnya dapat bermuara pada pemakzulan apabila seluruh tahapan dan persyaratan konstitusional terpenuhi.
Pimpinan DPR menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Agenda pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, tidak tercantumnya nama Rusli Habibie dan Elnino M. Husein Mohi dalam daftar pengusul belum dapat diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap usulan HMP.
Belum ada pula keterangan mengenai alasan kedua anggota DPR tersebut tidak masuk dalam daftar penandatangan. Karena itu, sikap politik keduanya masih perlu dikonfirmasi secara langsung.
Di tengah dinamika politik nasional tersebut, publik Gorontalo juga memiliki alasan untuk mencermati bagaimana dua wakil daerahnya menyikapi persoalan yang kini bergulir di parlemen.
Penulis: Lukman
