GORONTALO, mimoza.tv – Predikat kinerja baik ternyata tidak selalu mencerminkan capaian yang setara. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2025 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam dokumen bernomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026 itu, Gorontalo Utara (Gorut) tercatat sebagai daerah dengan nilai terendah di antara enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.Meski masih masuk kategori kinerja baik, nilai yang diperoleh Gorut hanya 81,36. Angka tersebut terpaut 7,51 poin dari Bone Bolango yang menempati posisi teratas dengan nilai 88,87.
Adapun daerah lainnya, Kabupaten Gorontalo memperoleh nilai 88,34, Kota Gorontalo 86,21, Boalemo 85,84, dan Pohuwato 85,49.
Secara klasifikasi, keenam daerah di Provinsi Gorontalo memang sama-sama masuk kategori kinerja baik. Namun, jika melihat rincian penilaiannya, terdapat kesenjangan capaian yang cukup mencolok, terutama pada komponen pelayanan kepada kelompok sasaran.
Penilaian Kemendagri sendiri mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hasilnya dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni kinerja baik, sedang, dan kurang.
Kemendagri menggunakan tiga komponen dalam melakukan penilaian. Masing-masing meliputi pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta kinerja konvergensi desa.
Dari ketiga komponen tersebut, capaian layanan menjadi bagian yang paling perlu mendapat perhatian di Gorontalo Utara.Pada komponen pertama, yakni pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota, Gorut memperoleh skor 26,01.
Komponen ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoordinasikan berbagai perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan terpadu.
Penanganan stunting memang tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari urusan sanitasi, penyediaan air minum, perlindungan sosial, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pelaksanaan aksi konvergensi berbasis data menjadi bagian penting dalam penilaian.
Menariknya, skor 26,01 yang diperoleh Gorut justru lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gorontalo (25,19) dan Pohuwato (24,76).
Namun, kondisi berbeda terlihat pada komponen kedua, yakni capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif.
Pada bagian ini, Gorut hanya memperoleh skor 35,35. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan lima kabupaten/kota lainnya.
Sebagai pembanding, Kabupaten Gorontalo memperoleh 49,12, Bone Bolango 45,32, Boalemo 46,49, Pohuwato 43,31, dan Kota Gorontalo 50,90.
Artinya, terdapat selisih 13,77 poin antara Gorut dan Kabupaten Gorontalo yang mencatatkan nilai tertinggi pada komponen tersebut. Padahal, capaian layanan merupakan komponen dengan bobot penilaian terbesar.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam peningkatan layanan antara lain pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC), konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi dasar lengkap, serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak.
Indikator-indikator tersebut berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita.
Rendahnya skor Gorut pada komponen ini tentu memunculkan pertanyaan: apakah pelayanan kepada kelompok sasaran belum berjalan optimal, atau masih terdapat persoalan dalam jangkauan dan pencatatan capaian layanan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab pemerintah daerah, mengingat keberhasilan program tidak hanya diukur dari perencanaan dan koordinasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Kinerja Desa Justru Raih Skor TertinggiHal lain yang menarik dari penilaian Kemendagri adalah capaian pada komponen ketiga, yakni kinerja konvergensi desa.
Pada komponen ini, Gorontalo Utara memperoleh skor 20,00. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan lima kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo.


Sebagai pembanding, Bone Bolango memperoleh 15,63, Kabupaten Gorontalo 14,03, Boalemo 13,17, dan Pohuwato 17,43.
Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Di antaranya optimalisasi rembuk stunting, pemanfaatan Dana Desa, serta penguatan peran kader pembangunan manusia.
Desa memiliki posisi penting karena berada dekat dengan keluarga sasaran, termasuk ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting.
Melalui rembuk stunting, pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan kegiatan prioritas. Sementara Dana Desa dapat mendukung program yang relevan sesuai ketentuan penggunaannya.
Tingginya skor Gorut pada komponen ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja konvergensi desa memberikan hasil yang berbeda dibandingkan capaian layanan.Dengan kata lain, tingginya skor kinerja desa belum berjalan seiring dengan capaian pelayanan kepada kelompok sasaran.
Jika ditelaah lebih jauh, hasil penilaian tersebut memperlihatkan persoalan yang tidak sederhana.
Pada satu sisi, Gorut memperoleh skor tertinggi dalam kinerja konvergensi desa. Pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kotanya juga masih mampu bersaing dengan daerah lain.Namun, pada sisi pelayanan, Gorut justru tertinggal cukup jauh.
Kesenjangan ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting.
Dinas Kesehatan perlu menjelaskan indikator pelayanan mana yang belum mencapai target. Sementara Bappeda dan Tim Percepatan Penurunan Stunting perlu membuka evaluasi mengenai pelaksanaan program lintas sektor.
Sebab, penilaian kinerja bukan sekadar urusan memperoleh predikat baik atau sedang. Lebih dari itu, angka-angka tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat.
Terlebih, predikat kinerja baik yang disandang seluruh kabupaten/kota di Gorontalo tidak serta-merta menghapus adanya perbedaan capaian di lapangan.
Penulis: Lukman



