Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi NasDem – Amanah memilih keluar ruangan atau walk out dari sidang pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo, yang digelar Kamis (16/8/2021).
Sekretaris DPW NasDem Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa dalam keterangannya, mengutip go pena.id mengungkapkan, selain memilih walk out, partainya juga menolak perubahan APBDdengan alasan tidak ingin melakukan permufakatan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
Apalagi kata Ridwan, menyepakati pemanfaatan anggaran yang patut diduga bisa menimbulkan kesan pengabaian terhadap prioritas mengurangi penderitaan rakyat.
“Sikap politik ini kami tempuh setelah mempelajari dokumen rancangan pergeseran anggaran yang dinilai tidak menggambarkan totalitas keberpihakan anggaran, untuk menguatkan perkonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha kecil menengah yang terdampak protokol penanganan pandemi COVID-19,” ucap Ridawan.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, Partai NasDem betul-betul mendengar dan ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh para pedagan kecil saat penanggunalangan pandemi COVID-19. Empati atas apa yang dirasakan rakyat itu kata dia wajib diperjuangkan melalui pembahasan perubahan APBD 202.
Dirinya membeberkan juga, ada 94 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdata Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo.
Dari jumlah UMKM yang terdata itu kata dia, ada 63 ribu pelaku UMKM yang telah diajukan sebagai calon penerima program bantuan stimulus permodalan sebesar Rp. 1,2 juta perbulan dari pemerintah pusat.
“Saat ini masih ada 31 ribu UMKM, yang belum diajukan, akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat. Nasib mereka yang maswuk dalam 31 ribu inilah yang diperjuangkan NasDem dalam perubahan APBD 202. Namum karena menemui kebuntuan dalam komunikasi politik di DPRD, sehingga NasDem memilih meninggalkan pembahasan, dan membuka ruang publik untuk membahasnya bersama rakyat,” tegas Ridwan.
Dari total 63 ribu pelaku UMKM calon penerima manfaat bantuan pemerintah pusat, sebanyak 18.900 pelaku UMKM, yang telah menerim bantuan. Sisanya sebanyak 44.100 Pelaku UMKM calon penerima bantuan, statusnya masih menunggu pencairan dari pemerintah pusat.
Dijelaskannya juga, penderitaan yang dialami rakyat akibat penerapan PSBB maupun PPKM, tidak bisa hanya menjadi tontonan pemirsa media mapun jagat sosial mendia.
Kata dia hal tersebut harus ada solusi kongkrit, agar pelaku usaha kecil bisa tidak diselimuti kecemasan saat menjalani penerapan kebijakan protokol penanganan COVID-19.
“Solusi kongkrit yang dari kami adalah memastikan perubahan anggaran yang tujuannya tak lain untuk mengurangi kecemasan yang menghantui setiap pedagang kecil, saat pembatasan sosial dilakukan pemerintah. Jadi anggaran ini benar-benar ditujukan untuk mengendalikan COVID-19, dan mengintervensi pemulihan perekonomian masyarakat yang terganggu dengan penerapan protokol penanganan COVID-19,” tutur Ridwan.
Catatan yang ditemukan Partai NasDem dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan anggaran yang dirasakan kurang tepat lantaran pergeseran anggaran yang diajukan PemprovGorontalo hanya untuk membiayai kegiatan yang dinilai belum prioritas dan mendesak untuk dilaksankan dimasa pandemi COVID-19. Diantarannya adalah kegiatan pembelian pembebasan lahan senilai 15 miliar untuk pembangunan Gedung Islamic Center senilai 15 Miliar rupiah, serta pembelian mobil dinas bagi pimpinan DPRD senilai 2,8 Miliar Rupiah.
“Rakyat kita sedang susah. Hal yang paling bijak adalah mengelontorkan anggaran untuk memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat saat meng hadapi pandemi ini,” pungkasnya.(luk)
