GORONTALO, mimoza.tv – Antrean panjang di SPBU sangat memprihatinkan. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah penjualan BBM di luar SPBU yang harganya sudah melangit, mencapai Rp25 ribu sampai dengan Rp35 ribu per liter.
Menanggapi keluhan masyarakat seperti itu, Anggota Komisi II DRPD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, meminta Pemerintah Provinsi untuk secepatnya membentuk tim SATGAS untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM, baik dari Depot Pertamina ke SPBU-SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo, penjualan oleh SPBU, hingga penjualan BBM bersubsidi di luar SPBU yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Hal ini disampaikan agar pendistribusian BBM, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, benar-benar terdistribusi dan terjual sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM hingga harus membelinya di luar SPBU dengan harga yang sangat mahal, saya mengusulkan kepada pihak Pemerintah Provinsi untuk membentuk SATGAS yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Dinas ESDM, Hiswana Migas, dan LSM untuk mengawasi serta memastikan pendistribusian dan penjualan BBM, baik bersubsidi maupun non-subsidi, benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. kata Limonu Hippy
Lebihlanjut politisi Gerindra itu mengatakan, Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga untuk mengantisipasi adanya indikasi penimbunan BBM serta praktik-praktik lainnya yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Di sisi lain, masyarakat lainnya sangat sulit mendapatkan BBM di SPBU hingga harus membelinya dengan harga yang sangat mahal di luar SPBU,” harap Limonu.
Dengan kurangnya kuota BBM akibat dari perang Iran, juga meningkatnya jumlah kendaraan pengguna BBM yang belum memperoleh penyesuaian kebutuhan, Limonu berharap agar kesempatan ini jangan sampai justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan besar tanpa harus memikirkan kondisi masyarakat lainnya.
”Dengan kurangnya kuota dan pasokan BBM akibat dari perang Iran dan meningkatnya jumlah kendaraan yang belum beroleh penyesuaian kuota BBM ini, saya berharap agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar tanpa harus memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lainnya,” tegas Limonu.
Ketika di SPBU harus antre panjang, disisi lain diluar SPBU justru banyak yang di jual. mirisnya lagi dengan harga cukup tinggi.
“Kan jadi aneh, di SPBU harus antre panjang dan sulit untuk memperoleh BBM, tapi di sisi lain di luar SPBU banyak yang dijual, tetapi dengan harga yang cukup tinggi atau sangat mahal. Bahkan ada yang sudah mencapai Rp25.000 sampai dengan Rp35.000 per liternya.Bahkan keluhan masyarakat Taluditi, ada yang sudah mencapai hingga Rp50.000 per liternya. Ini kan sudah di luar batas kewajaran,” tambah Limonu.
Dengan melihat kondisi yang ada, tentu sangat membutuhkan perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengakhiri masalah tersebut, agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi dengan baik dan kegiatan ekonomi masyarakat pun bisa berjalan dengan lancar.
(Lan/rls/)
