Gorontalo, mimoza.tv – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I bersama DPMPTSP yang membahas prioritas program dan kebutuhan anggaran tahun depan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Padli Poha, menegaskan DPMPTSP merupakan salah satu ujung tombak pelayanan Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya dalam menarik investasi ke daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai agar mampu mendorong peningkatan investasi dan pendapatan daerah.
”PTSP ini adalah ikon Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo. Kalau pelayanan PTSP semakin baik, tentu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Karena itu harus ada korelasi antara peningkatan anggaran dengan peningkatan pelayanan, terutama untuk mendukung koordinasi dan pelayanan hingga ke kabupaten dan kota,” ujar Padli.
Ia menilai dukungan anggaran operasional, termasuk untuk koordinasi dan pelayanan ke daerah, sangat penting agar DPMPTSP dapat memperkuat sinergi dengan PTSP kabupaten dan kota dalam mempercepat pelayanan perizinan dan investasi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoki, menyoroti pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, idealnya DPMPTSP dapat melakukan pelayanan jemput bola sehingga pelaku UMKM tidak lagi kesulitan mengurus NIB.
Kristina mengaku memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki DPMPTSP sehingga pelayanan mobile service belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran agar petugas DPMPTSP dapat mendatangi langsung calon pelaku usaha untuk membantu proses penerbitan NIB.
“Kami memahami jika PTSP belum bisa turun langsung karena keterbatasan anggaran. Harapan kami, ke depan anggaran dapat diperkuat sehingga petugas PTSP bisa mendatangi calon pelaku UMKM dan membantu pengurusan NIB. Dengan begitu, masyarakat yang akan menerima bantuan UMKM tidak lagi direpotkan dengan persyaratan administrasi,” kata Kristina.
Setelah mendengar penjelasan DPMPTSP mengenai capaian pelayanan NIB, Kristina kemudian mempertanyakan apakah tambahan anggaran untuk pelayanan NIB masih diperlukan. Pasalnya, target penerbitan sebanyak 250 NIB pada tahun 2026 telah terlampaui hingga sekitar 600 NIB.
”Kalau target sudah terlampaui, apakah tambahan anggaran masih difokuskan untuk pelayanan NIB atau ada program lain yang lebih diprioritaskan?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, menjelaskan bahwa pelayanan mobile service belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran. Meski demikian, pelayanan penerbitan NIB tetap berjalan optimal melalui pemanfaatan media sosial dan layanan digital.
“Pelayanan mobile service belum bisa kami laksanakan karena memang belum teranggarkan. Namun, meskipun kami tidak bertatap muka langsung dengan masyarakat, melalui media sosial target penerbitan 250 NIB pada tahun 2026 telah terlampaui. Hingga triwulan II kami sudah melayani sekitar 600 penerbitan NIB,” jelas Sri Wahyuni.
Menjawab pertanyaan terkait tambahan anggaran, Sri Wahyuni mengatakan apabila terdapat penambahan anggaran, pihaknya lebih memprioritaskan program inovasi kemitraan dibandingkan penambahan anggaran untuk pelayanan NIB.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 190.333 UMKM di Provinsi Gorontalo. Namun, jumlah UMKM yang aktif diperkirakan belum mencapai 10 persen.
“Persoalan kita bukan lagi pada banyaknya NIB yang diterbitkan, tetapi bagaimana UMKM tersebut benar-benar aktif menjalankan usahanya. Masih banyak UMKM yang telah memiliki NIB, namun aktivitas usahanya belum berkembang secara optimal. Bahkan target UMKM naik kelas juga belum sepenuhnya tercapai,” ujar Sri Wahyuni.
Karena itu, Sri Wahyuni mengatakan DPMPTSP akan memfokuskan program kemitraan untuk menghubungkan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Provinsi Gorontalo.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, mendatangkan investor manufaktur berskala besar dalam waktu dekat tentu tidak mudah. Karena itu kami mengubah pendekatan dengan memperkuat UMKM yang sudah ada melalui program kemitraan. Kami berharap kemitraan ini mampu mengaktifkan UMKM sekaligus mendorong peningkatan investasi di Provinsi Gorontalo,” pungkas Sri Wahyuni.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terhadap rencana anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2027. Komisi I berharap penguatan anggaran dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperluas pendampingan kepada UMKM, serta mempercepat pertumbuhan investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.
Penulis : M. Ahmad
