Gorontalo, mimoza.tv – Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo secara tegas mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan seorang anggota legislatif (Aleg) dengan perusahaan tambang di Pohuwato.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo, Indriyani Dunda, menegaskan bahwa sejak awal partainya telah memberi perhatian besar terhadap isu ini. Bahkan, Ketua DPW Partai Nasdem Gorontalo, Rachmat Gobel (RG), disebut telah menginstruksikan Fraksi Nasdem untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
“Kakak RG dalam rapat DPW lalu sudah sangat tegas meminta Fraksi Nasdem menyelesaikan masalah yang viral ini. Bahkan, secara kelembagaan, DPW telah memberikan instruksi tertulis kepada kami,” ujar Indriyani Dunda dalam wawancara, Rabu (12/3/2025).
Menurut Indriyani, Fraksi Nasdem mendesak agar Pansus segera dibentuk dan mendukung Badan Kehormatan (BK) DPRD melakukan penyelidikan dengan objektivitas tinggi.
“Sikap kami jelas, Pansus harus segera dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Gorontalo juga telah meminta klarifikasi dari Ketua Fraksi PKS DPRD Gorontalo, Manaf A. Hamzah, terkait isu gratifikasi tersebut. Ketua Bidang Kaderisasi PKS Gorontalo, Helmi Adam Nento, memastikan bahwa tidak ada anggota Fraksi PKS yang terlibat dalam kasus ini.
“Kami sudah mengundang Ketua Fraksi PKS untuk meminta keterangan mengenai rumor gratifikasi. Alhamdulillah, tidak ada anggota PKS yang terlibat dalam praktik ini,” ungkap Helmi, Selasa (11/3/2025).
Ia pun menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme serta mendukung pembentukan Pansus guna mengusut dugaan gratifikasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau perlu, harus ada Pansus,” tegasnya.
Dengan tekanan dari Fraksi PKS dan Nasdem, kini sorotan publik tertuju pada fraksi-fraksi lain di DPRD Gorontalo. Akankah mereka mengambil langkah serupa atau memilih untuk tetap diam?
Penulis: Lukman
