Limboto, mimoza.tv – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan persoalan sanitasi dapat dituntaskan. Pasalnya, Bappeda Kabupaten Gorontalo masih mencatat sedikitnya 46 persen warga belum sadar akan pentingnya jamban, masih banyak warga yang tidak menikmati drainase, termasuk masalah sampah yang tak kalah memprihatinkan. Lebih dari 89 persen warga di daerah ini tidak mengolah sampahnya secara benar.
Menseriusi fakta yang ditemui dilapangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun tak sekedar mencari langkah yang akan ditempuh, tetapi semua akar permasalahan di masyarakat terus ditelusuri, dibahas dan dibedah secara menyeluruh. Karenanya, tiga hal besar itu yang masih akan menjadi pekerjaan bagi pemerintah yang harus dituntaskan.
Persoalan sanitasi dan fenomena perlakuan masyarakat itu menguat pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola Kator Bupati, Selasa (13/12/2016). Tim Pokja Sanitasi bekerja sama dengan Bappeda menggelar Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Gorontalo, yang merupakan konsultasi terakhir di tahun 2016.
Kegiatan ini turut di hadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Wakil Bupati Fadli Hasan, Sekretaris Daerah, Hadijah Tayeb, dan jajaran pimpinan SKPD terkait, dan pihak Kecamatan.
Banyak fakta mengejutkan tentang sanitasi yang di temui tim di masyarakat, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jamban.
“Dari sini (konsultasi publik) kita bisa melihat, sanitasi lingkungan kita belum baik,” ujar Bupati Nelson Pomalingo.
“Adanya konsultasi publik tersebut, lanjut Nelson, merupakan satu langkah penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, data-data yang ditampilkan menjadi acuan Pemerintah dalam bergerak nanti.”
“Yang utama, data ini menjadi masukan bagi kita semua, bagi SKPD terkait untuk kita bahas bersama, dan harus kita pecahkan. Terutama untuk para SKPD terkait, baik dari Dinas PU, BLH, dan Bappeda, untuk menjadikan data terkait masalah sanitasi tersebut menjadi dasar untuk pengembangan program. Terutama di tingkat desa, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Nelson.
Bagi Bupati, anggaran yang ada di Desa harus benar-benar fokus pada problem masyarakat, terutama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sanitasi tersebut. “Ini kaitannya langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa kan ada Dana Desa, sebaiknya jangan dulu buat jalan, tetapi fokus pada jamban masyarakat, drainase, dan saluran, karena ini benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat,” sambungnya.
Nelson yakin dengan pembenahan yang dilakukan semua SKPD, dan juga Desa, maka masalah sanitasi bisa di targetkan selesai di akhir masa jabatan NAFAS (Nelson-Fadli) di tahun 2021 mendatang.
Advetorial
Foto : Dok.Humas Pemkab Gorontalo
