BONE BOLANGO, mimoza.tv – Enam bidang tanah milik Rumah Sakit Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato akhirnya memiliki sertifikat setelah kurang lebih 23 tahun belum memperoleh kepastian hukum.
Lima bidang tanah di antaranya merupakan aset RS Toto Kabila, sedangkan satu bidang lainnya milik RS Tombulilato.Penyerahan enam sertifikat tersebut dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Heriyadi Djunaidi, kepada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
Kasi Datun Kejari Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, mengatakan penyelesaian sertifikasi ini merupakan hasil kerja bersama antara Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Menurutnya, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen pertanahan, tetapi juga menyangkut upaya mengamankan aset pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Melalui program Jaksa Kostan, kami ikut mendorong penyelesaian persoalan aset daerah, baik dari sisi administrasi maupun aspek hukumnya. Dengan adanya sertifikat, status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan memiliki perlindungan hukum,” ujar Heriyadi.
Ia menjelaskan, pengurusan sertifikat aset pemerintah daerah membutuhkan koordinasi dengan sejumlah pihak. Karena itu, keterlibatan BPN dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan proses tersebut.
Heriyadi berharap, penyelesaian enam bidang tanah ini bisa diikuti dengan penertiban aset daerah lainnya yang hingga kini belum memiliki sertifikat.
“Harapan kami, aset-aset pemerintah daerah yang belum memiliki kepastian hukum juga bisa segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan administrasi yang tidak dituntaskan justru menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.
Dengan terbitnya enam sertifikat tersebut, aset tanah milik RS Toto Kabila dan RS Tombulilato kini memiliki dasar kepemilikan yang lebih kuat.
Kejari Bone Bolango berharap kerja sama melalui program Jaksa Kostan dapat terus berjalan, terutama dalam membantu pemerintah daerah menata dan mengamankan aset yang belum memiliki kejelasan status hukum. (rls/luk)
