Gorontalo, mimoza.tv – Proyek Command Center Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menelan anggaran sekitar Rp5 miliar kembali menjadi sorotan. Setelah beberapa waktu lalu tuai ikritik karena tak kunjung difungsikan, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Gorontalo akhirnya melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Gorontalo, Kamis (9/10/2025).
Kepada wartawan ini, Kasi Dalops Pidsus Kejati Gorontalo, Tigor Sirait, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Dari operasi itu, penyidik mengamankan sejumlah data dan dokumen terkait pengadaan fasilitas Command Center.
“Benar, hari ini kita mengadakan penggeledahan terkait dengan pengadaan video wall Command Center dengan pagu anggaran sekitar Rp5 miliar. Ditemukan beberapa data dan dokumen terkait pengadaan,” ungkap Tigor.
Ia menambahkan, selain penggeledahan, pihaknya juga telah memeriksa beberapa saksi. “Untuk memperkuat dan membuat terangnya perkara ini, saksi-saksi akan kembali dipanggil untuk diperiksa,” jelasnya.
Rekam Jejak Polemik
Proyek Command Center yang dianggarkan melalui APBD 2022 memang sejak awal menuai sorotan. Di kutip mimoza.tv dari Gopos.id, pada Maret 2023, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sempat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo dan mendapati fasilitas tersebut belum berfungsi. Kala itu, Ketua Komisi I, AW Thalib, menegaskan agar anggaran besar tersebut tidak berujung sia-sia.
Masih dari sumber yang sama, Kepala Dinas Kominfo Rifli Katili ketika menjabat menjelaskan bahwa keterlambatan fungsi Command Center disebabkan belum siapnya dashboard aplikasi. Yang tersedia baru perangkat infrastrukturnya, sementara sistem penunjang masih dibangun.
Tak Cuma AW Thalib, kritik pedas juga diungkapkan Adhan Dambea pada 2024 ketika masih menjadi anggota DPRD. Dala keterangannya yang dikutip dari media daring Wakil Rakyat.co, Ia menilai proyek Command Center tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bahkan menyebutnya hanya membuang-buang anggaran. Kini, Adhan telah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo.
Antara Digitalisasi dan Mubazir
Di sisi lain, narasi berbeda sempat muncul melalui Infopublik.id yang menilai penyediaan Command Center sebagai langkah menuju Gorontalo Digital. Fasilitas ini dianggap penting sebagai sarana pengendali informasi, sekaligus pelengkap program desa digital yang sebelumnya dijalankan Pemprov Gorontalo.
Namun, fakta bahwa fasilitas Rp5 miliar tersebut tak kunjung beroperasi justru semakin menegaskan jurang antara gagasan dan realisasi.
Penulis: Lukman.
