GORONTALO, mimoza.tv – Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan rendahnya kinerja di sektor ketenagakerjaan. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi justru ditantang menghadirkan terobosan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, termasuk melalui pengembangan kewirausahaan.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Mohamad Iqbal Al-Idrus, usai rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Iqbal, Disnaker tidak boleh hanya berfokus pada persoalan ketenagakerjaan semata, tetapi harus membangun kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk mencetak lebih banyak wirausaha muda.
”Jangan kita mengharapkan kinerja ketenagakerjaan dengan fiskal yang rendah dan anggaran yang rendah. Dinas harus berpikir out of the box, lebih kreatif lagi. Jangan hanya fokus memantau masalah ketenagakerjaan, tapi juga harus berkoordinasi dengan OPD lain supaya bisa menghasilkan pemuda-pemuda yang berjiwa kewirausahaan,” kata Iqbal.
Ia menyebut kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi langkah penting untuk membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda.
Selain mendorong lahirnya wirausaha baru, Komisi IV juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Menurut Iqbal, pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak tenaga kerja masih perlu dioptimalkan.
Saat ini, kata dia, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Gorontalo hanya sekitar 10 orang, sementara perusahaan yang menjadi objek pengawasan mencapai sekitar 6.000.
“Walaupun kita ada keterbatasan anggaran dan pengawas, kami mengharapkan ada punishment yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan nakal supaya ada efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain,” tegasnya.»
Di sisi lain, Komisi IV mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan yang dinilai sudah berjalan sesuai harapan. Namun, Iqbal menekankan program tersebut harus dibangun melalui kerja sama yang lebih erat dengan dunia usaha agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan jauh lebih penting dibanding sekadar memperbanyak pelatihan yang tidak berujung pada penyerapan tenaga kerja.
“Kita harus memperkuat kerja sama dengan perusahaan, sehingga tenaga kerja yang dilatih benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai kita banyak melakukan pelatihan, tetapi lulusannya tidak terserap oleh dunia kerja,” ujarnya.
Iqbal juga mendorong Disnaker memperluas kemitraan dengan perusahaan di dalam maupun luar daerah, termasuk membuka peluang pemagangan ke luar negeri. Menurutnya, pola seperti yang diterapkan di Kabupaten Maros, yang rutin mengirim peserta magang ke luar negeri, dapat menjadi contoh untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja asal Gorontalo.
Komisi IV berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, serta melahirkan lebih banyak wirausaha muda di Provinsi Gorontalo.
Penulis : M. Ahmad
