GORONTALO, mimoza.tv – Ancaman kemarau panjang terhadap sektor pertanian mulai menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan kondisi kemarau saat ini telah berdampak terhadap petani. Bahkan, produksi padi di sejumlah wilayah dikhawatirkan mengalami penurunan hingga gagal panen.
Persoalan tersebut turut dibahas Komisi II dalam rapat dengar pendapat bersama pihak terkait. Rapat dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kemarau terhadap masyarakat, khususnya petani.
“Kemarau ini sudah terjadi. Masyarakat, petani kita sudah berteriak. Produksi padi kita sudah boleh dikatakan gagal panen dan segala macam. Ini harus diantisipasi dalam jangka pendek,” kata Mikson.
Untuk memastikan kesiapan pemerintah, Komisi II mengundang sejumlah pihak, di antaranya Badan Pangan dan Badan Keuangan serta pihak terkait lainnya.
Mikson mengatakan, pihak Badan Pangan telah menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program maupun dukungan anggaran untuk mengantisipasi dampak kemarau.
Namun, menurutnya, kesiapan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Memang ada dana khusus atau program khusus dalam rangka mengantisipasi kemarau ini. Tapi tentu perlu disiapkan bukan hanya programnya, tetapi sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Selain persoalan intervensi pemerintah, Komisi II juga mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan petani tidak disalahgunakan.
Mikson meminta pemerintah memastikan rekomendasi benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak, terutama petani yang terdampak kemarau.
Ia mengingatkan jangan sampai rekomendasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan petani justru dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk pengusaha.
“Jangan sampai rekomendasi untuk kebutuhan petani ini disalahgunakan. Jangan sampai orang yang diberikan rekomendasi ini para pengusaha, sehingga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat dan justru keresahan di petani sendiri,” tegasnya.
Menurut Mikson, jumlah petani yang membutuhkan dukungan pemerintah cukup besar. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting agar intervensi yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang terdampak. Komisi II pun meminta pihak terkait melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi mampu memberikan intervensi yang sesuai dengan kondisi kemarau saat ini.
“Kondisi sekarang ini harus diantisipasi. Jangan sampai program yang berjalan hanya program biasa, sementara kondisi di lapangan sudah membutuhkan intervensi,” pungkas Mikson.
(Lan/mmz03)
