Gorontalo, mimoza.tv – Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang melibatkan calon Wali Kota Gorontalo terpilih, Adhan Dambea, saat ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo. Proses ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, termasuk klaim bahwa Adhan Dambea terancam didiskualifikasi dari pencalonannya.
Menurut laporan Sambar.id pada 3 Desember 2024, Adhan disebut beberapa kali mangkir dari panggilan Gakkumdu, sehingga menimbulkan rumor tentang kemungkinan diskualifikasi. Namun, Dr. Apriyanto Nusa, SH., MH, seorang ahli hukum pidana pemilihan sekaligus Direktur Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontalo, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memang terdapat ketentuan tindak pidana pemilihan mulai dari Pasal 177 hingga Pasal 198. Namun, tidak semua pelanggaran tersebut berakibat pada pembatalan calon terpilih,” jelas Dr. Apriyanto.
Ia menambahkan, dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Adhan Dambea terkait Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b dan c tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat mengakibatkan pembatalan administrasi pasangan calon. Pasal tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan sanksi administrasi pembatalan calon, berbeda dengan pelanggaran politik uang yang diatur dalam Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4).
“Politik uang, misalnya, dapat mengakibatkan pembatalan pasangan calon jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sesuai Pasal 135A. Namun, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187 ayat (2) yang ditujukan kepada Adhan Dambea bukan bagian dari kategori tersebut,” lanjut Dr. Apriyanto.
Dr. Apriyanto, yang juga Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, menegaskan bahwa spekulasi mengenai diskualifikasi Adhan Dambea adalah klaim yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. “Pernyataan seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Dengan demikian, proses hukum di Gakkumdu tetap berjalan untuk memastikan keadilan, namun masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Proses hukum akan menentukan apakah ada pelanggaran yang benar-benar terjadi dan sanksi apa yang sesuai.(red)
